Digitalisasi Pembelajaran Bukan Sekadar Bagi-Bagi Smartboard, Kemenko PMK Tegaskan Fokusnya pada Ekosistem Pendidikan Digital

AKURAT BANTEN - Pemerintah menegaskan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang tengah dijalankan bukanlah sekadar proyek pengadaan perangkat seperti smartboard atau smart TV.

Kemenko PMK memastikan, inisiatif ini merupakan langkah besar dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang utuh, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Tragedi Runtuhnya Pesantren Jadi Alarm Nasional, Kemenko PMK Desak Pemerintah Daerah Lebih Ketat Awasi Bangunan Pendidikan

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Prof. Ojat Darojat, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menciptakan fondasi digital yang kuat bagi sekolah-sekolah, bukan hanya mendistribusikan alat bantu belajar.

“Pemerintah tidak ingin digitalisasi pendidikan hanya sebatas kirim perangkat. Kita sedang membangun ekosistem. Mulai dari infrastruktur, konten pembelajaran, hingga pelatihan guru, agar pendidikan digital benar-benar bisa berjalan efektif,” ujar Prof. Ojat saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Baca Juga: Kemenko PMK Siapkan Program 'Pelita' Platform untuk Petakan Potensi Anak dari SD hingga SMA

Ia mengakui, di lapangan masih banyak kesalahpahaman terhadap konsep digitalisasi ini.

Banyak pihak menilai bantuan perangkat seolah hanya proyek fisik biasa, padahal, kata Ojat, yang dilakukan jauh lebih kompleks dan menyeluruh.

“Publik sering melihatnya hanya dari sisi pengadaan alat. Padahal kami juga menyiapkan dukungan internet, sumber daya listrik, hingga panel surya untuk daerah terpencil. Tujuannya supaya alat-alat itu tidak mangkrak, tapi benar-benar dipakai,” jelasnya.

Baca Juga: Kalah dari Arab Saudi, Indonesia Terpuruk di Peringkat Terbawah Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026

Dalam implementasinya, program digitalisasi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi tiap sekolah. Sekolah di wilayah dengan akses listrik dan jaringan internet memadai akan mendapatkan paket perangkat serta konten pembelajaran digital, sementara sekolah di daerah yang masih kesulitan akses akan dibekali solusi tambahan seperti genset atau panel surya.

Selain aspek infrastruktur, Kemenko PMK juga fokus pada kesiapan sumber daya manusia, terutama guru. Pemerintah menilai teknologi pendidikan tidak akan memberi dampak besar tanpa penguasaan dan pemahaman guru terhadap sistem pembelajaran digital.

“Kami ingin memastikan guru juga dibekali kemampuan mengelola teknologi pembelajaran ini. Digitalisasi tanpa kesiapan SDM hanya akan jadi proyek formalitas,” tegas Prof. Ojat.

Baca Juga: UPDATE MBG : KASUS KERACUNAN BIKIN PEMERINTAH BERSATU, MENKES SIAPKAN 'SISTEM MONITORING ALA COVID-19'

Sementara itu, Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Kemenko PMK, Katiman, menilai bahwa peran media massa sangat penting untuk meluruskan informasi publik terkait program ini.

Ia menyebut banyak miskonsepsi muncul karena informasi di lapangan sering disampaikan secara sepotong-sepotong.

“Sering kali niat pemerintah baik, tapi yang sampai ke masyarakat justru potongan berita. Karena itu kami harap media bisa jadi mitra strategis dalam menjelaskan program ini secara menyeluruh,” kata Katiman.

Baca Juga: Kontras Sikap MUI: Tolak Atlet Senam Israel, Tapi Lantunkan Doa Lolos Piala Dunia untuk Timnas di Tanah Arab

Menurutnya, digitalisasi pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan nasional. Pemerintah ingin memastikan anak-anak di pelosok Indonesia memiliki kesempatan belajar yang sama dengan siswa di perkotaan.

“Inilah esensi dari digitalisasi pembelajaran. Bukan sekadar alat canggih, tapi kesempatan yang adil untuk seluruh anak bangsa,” tutupnya.***