Prabowo Janji Benahi Program Makan Bergizi Gratis, Tidak Boleh Jadi Alat Politik

Akurat Banten - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya menanggapi kasus keracunan massal yang mencuat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap ringan karena menyangkut kesehatan anak-anak penerima manfaat.

“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo.

Baru kembali dari lawatan luar negeri selama tujuh hari, Prabowo memastikan dirinya tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Ia menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, serta sejumlah pejabat terkait untuk membicarakan langkah penanganan.

Prabowo tidak menampik jika sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat celah dan kelemahan.

Namun, ia optimistis hambatan itu bisa segera diperbaiki agar program yang menjadi andalan pemerintah tetap berjalan sesuai sasaran.

Di sisi lain, Prabowo mengingatkan agar polemik ini tidak dipolitisasi.

“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi,” ucapnya.

Baca Juga: Polisi Terus Buru Jejak Reno dan Farhan yang Hilang Pascademo

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah melaporkan kasus keracunan usai pembagian menu MBG.

Banyak siswa yang terpaksa mendapat perawatan medis akibat insiden tersebut.

Merespons situasi itu, Badan Gizi Nasional mengambil langkah cepat.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menuturkan pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada semua dapur penyedia makanan yang sebelumnya bermasalah.

“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” ujarnya.

BGN juga membentuk tim inspeksi yang melibatkan unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, hingga kepolisian.

Tim gabungan itu diberi mandat untuk meninjau langsung kondisi dapur penyedia makanan dan memastikan standar operasional sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegas Nanik.

Dengan pengawasan lebih ketat, pemerintah berharap kasus serupa tidak kembali terjadi.

Program MBG sendiri diproyeksikan menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi yang masih dialami jutaan anak Indonesia.

Baca Juga: Kemenkes Ikut Awasi MBG, Akan Libatkan Puskesmas Hingga Verifikasi Dapur SPPG Diperketat

Insiden keracunan menjadi pengingat bahwa pelaksanaan di lapangan perlu pengawasan ekstra ketat.

Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya menjaga program ini agar tetap sesuai jalurnya.

“Kita akan selesaikan dengan baik, supaya anak-anak kita bisa makan bergizi dan masa depan mereka terjamin,” tegasnya.

Pemerintah optimistis, dengan evaluasi menyeluruh dan disiplin dalam pengawasan, MBG bisa berjalan lebih aman sekaligus menjawab kebutuhan gizi generasi muda Indonesia.***