Lonjakan Konsumen BBM Nonsubsidi Sentuh 1,4 Juta KL, ESDM: Efek QR Code Pertalite
Akurat Banten - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap adanya pergeseran besar dalam pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut lebih dari satu juta kiloliter BBM tercatat bergeser dari konsumsi subsidi ke nonsubsidi.
“Menurut hitungan kami, shifting itu terjadi sekitar 1,4 juta KL,” ujarnya usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR.
Fenomena ini bukan tanpa sebab.
Yuliot menjelaskan, penerapan sistem pembelian Pertalite menggunakan QR code menjadi faktor utama pergeseran tersebut.
Aturan itu, katanya, bertujuan memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran, sehingga tidak semua masyarakat bisa membeli Pertalite dengan mudah seperti sebelumnya.
Namun, dampaknya cukup signifikan.
Sebagian konsumen yang tidak lolos sistem QR code beralih membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax maupun produk dari SPBU swasta.
“Dari subsidi ke nonsubsidi juga yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” jelas Yuliot.
Baca Juga: Energi Jadi Motor, IHSG Sukses Parkir di Zona Hijau
Kondisi ini beriringan dengan dinamika pasokan di sejumlah SPBU non-Pertamina.
Dalam beberapa pekan terakhir, warga Jakarta dan sekitarnya melaporkan adanya keterbatasan penjualan BBM tertentu di jaringan SPBU swasta, khususnya Shell dan BP-AKR.
Beberapa stasiun bahkan menghentikan sementara distribusi jenis BBM tertentu tanpa kejelasan waktu.
Situasi tersebut turut menjadi sorotan pemerintah.
Yuliot menegaskan Kementerian ESDM akan segera menggelar rapat bersama Pertamina dan pengelola SPBU swasta untuk mencari solusi.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ungkapnya.
Menurut Yuliot, diskusi itu akan membahas kebutuhan impor BBM dari pihak swasta yang harus disesuaikan dengan neraca perdagangan Indonesia.
Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki data rinci terkait volume impor BBM yang dilakukan Pertamina maupun perusahaan swasta.
“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” tambahnya.
Langkah koordinasi lintas badan usaha ini dinilai penting mengingat konsumsi energi di dalam negeri terus bergerak dinamis.
Pemerintah tidak ingin kebijakan subsidi yang sudah diarahkan tepat sasaran justru memicu persoalan baru berupa kelangkaan pasokan di sektor swasta.
Sejumlah pengamat energi sebelumnya juga menyoroti potensi peningkatan permintaan BBM nonsubsidi pasca-diberlakukannya aturan QR code untuk Pertalite.
Mereka menilai, kebijakan ini memang bisa menekan konsumsi subsidi, tetapi di sisi lain menuntut kesiapan pasokan dari SPBU non-Pertamina agar masyarakat tidak terjebak dalam antrean panjang.
Di tengah situasi tersebut, konsumen dituntut lebih cermat memilih BBM sesuai kebutuhan kendaraan dan kemampuan finansial.
Sebab, pola pergeseran dari subsidi ke nonsubsidi diperkirakan akan terus berlanjut seiring penguatan kebijakan distribusi energi yang lebih tepat sasaran.
Kini, bola berada di tangan pemerintah bersama seluruh pengelola SPBU untuk memastikan transisi ini tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
