Rencana Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Pastikan DPR Bakal Lakukan Pengawasan

AKURAT BANTEN - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut positif wacana pembelian gas LPG 3 kilogram (kg) harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2026.
Rencana pemerintah menggunakan NIK untuk pembelian gas LPG 3 kg diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada awal minggu ini.
“Kami mendukung upaya Pemerintah untuk memastikan subsidi energi, termasuk LPG 3 Kg, dapat disalurkan tepat sasaran,” ujar Puan kepada wartawan pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Baca Juga: DJP Catat Sumbangan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp40 Triliun, Termasuk Kripto dan Fintech
“Maka dari itu, kajian yang menyeluruh dan lintas sektor menjadi sangat penting, agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan teknis maupun masalah sosial di kemudian hari,” imbuhnya.
Menurutnya, distribusi gas subsidi saat ini masih belum sesuai dengan penerima manfaat.
Sehingga penggunaan NIK bisa membantu untuk mengantisipasi gas bersubsidi meleset dari masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.
“Kita tahu banyak masyarakat yang tidak berhak memperoleh gas subsidi justru memanfaatkannya, maka sistem berbasis NIK dapat menjadi alat bantu untuk memperbaiki akurasi penyaluran, asalkan diterapkan dengan pendekatan yang tepat,” tambahnya.
Untuk bisa memulai kebijakan tersebut, ia juga mengingatkan penting diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan baru itu bisa dimengerti.
“Semangat dari kebijakan ini adalah memastikan subsidi negara benar-benar sampai ke tangan yang tepat tetapi, jangan sampai niat baik tersebut malah menimbulkan kebingungan atau beban baru bagi masyarakat kecil,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Perkuat Pertamina di Tengah Kelangkaan BBM di SPBU Swasta
“Perlu dipastikan bahwa semua warga yang benar-benar berhak, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), tidak mengalami hambatan dalam mengakses LPG bersubsidi hanya karena kendala administratif,” kata Puan lagi.
Politikus dari Partai PDI-P ini menegaskan bahwa DPR akan turut serta mengawal dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan tersebut saat sudah dijalankan.
“DPR RI siap menjadi mitra kritis bagi Pemerintah dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerumitan baru bagi rakyat kecil,” tegasnya.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Geger! Bobby Nasution Minta Foto Gibran Dicopot dari Kantor hingga Sekolah, Ada Apa?
- 2Nama Dasco Makin Kuat Gantikan Gibran, Pakar Unmul Beri Peringatan Penting untuk Prabowo
- 3Tanah Tak Pernah Dijual, Petani Lansia Gugat Anak Usaha Alam Sutera di PN Tangerang
- 4MPR Mendadak Geser Jadwal Pelantikan Pengganti Gibran! Ada Apa di Balik Perubahan Ini?
- 54 Jurus Rahasia Pochettino untuk Jinakkan Liverpool di Anfield, Wonderkid MU Bisa Jadi Senjata Kejutan!
- 6Resmi Pensiun! Romelu Lukaku Tinggalkan Timnas Belgia dengan Rekor Fantastis, 94 Gol dalam 16 Tahun
- 7Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur ke 9 Desember, Prabowo Dikejar Tenggat 25 November!
- 8Harry Kane Belum Puas Pecahkan Rekor Inggris! 18 Catatan Legendaris Siap Jadi Korban Berikutnya
- 9Nama Dasco Makin Kuat Gantikan Gibran, Pakar Unmul Beri Peringatan Penting untuk Prabowo
- 10Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur ke 9 Desember, Prabowo Dikejar Tenggat 25 November!










