Wamenaker Terseret OTT KPK, Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Jadi Sorotan

Akurat Banten - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat langkah tegas di awal pekan dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Penangkapan ini dilakukan di Jakarta dan langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan dalam proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Penanganan perkara ini memang terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Menurut Fitroh, penyidik menduga ada indikasi kuat Wamenaker meminta imbalan dari sejumlah perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi tersebut.

Meski demikian, KPK menegaskan masih mendalami kasus ini lebih lanjut untuk mengungkap peran masing-masing pihak yang ditangkap.

Baca Juga: Jurnalis Dikeroyok Usai Liput Sidak Kementerian LH di PT GRS Serang Banten

Tak hanya Wamenaker, dalam OTT kali ini turut diamankan 10 orang lain yang disebut memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan dugaan praktik lancung tersebut.

“Benar, ada sekitar 10 orang yang ikut diamankan bersama,” ujar Fitroh.

Sebagaimana mekanisme yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Jika bukti-bukti awal dinilai cukup, maka status mereka bisa segera ditingkatkan menjadi tersangka.

Langkah KPK terhadap Wamenaker ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan sepanjang 2025.

Tercatat, OTT kali ini merupakan yang kelima sepanjang tahun berjalan.

Sebelumnya, KPK lebih dulu melakukan OTT di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025.

Baca Juga: Gerebek Kios Obat Terlarang di Jagakarsa, Ratusan Pil Ilegal Dimusnahkan Satpol PP

Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap anggota DPRD setempat dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait dugaan suap proyek infrastruktur.

Kemudian, pada Juni 2025, giliran pejabat di Sumatera Utara yang dijaring.

OTT tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I.

Berlanjut pada Agustus 2025, KPK melakukan operasi serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar.

Kasusnya terkait proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang disebut sarat praktik korupsi.

Tak lama berselang, 13 Agustus 2025, penyidik kembali bergerak di Jakarta dan menangkap sejumlah pihak terkait dugaan suap pengelolaan kawasan hutan.

Kini, nama Immanuel Ebenezer menambah daftar pejabat tinggi yang ikut terseret.

Meski detail perkara masih ditutup rapat, fakta bahwa seorang pejabat sekelas wakil menteri terkena OTT jelas memberi sinyal keras bahwa praktik kotor bisa terjadi di mana saja.

KPK sendiri belum membeberkan jumlah uang yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 ini.

Namun publik menunggu perkembangan selanjutnya, terutama soal apakah Wamenaker resmi ditetapkan tersangka atau masih sekadar terperiksa.

Baca Juga: Penculikan Kacab Bank: Empat Pelaku Ditangkap, Eksekutor Masih Diburu

Kasus ini pun diprediksi menjadi salah satu ujian serius bagi KPK di tengah sorotan publik terhadap kinerjanya belakangan ini.

Apalagi, isu pungutan liar dalam berbagai bentuk perizinan masih sering mencuat dan dianggap sebagai “wajah lama” persoalan birokrasi di Indonesia.

Kini semua mata tertuju pada KPK, apakah lembaga antirasuah tersebut mampu membuktikan tuduhan ini hingga ke meja hijau, atau kasusnya akan menguap seiring waktu.***