Fahri Hamzah Sindir Pengembang Rumah yang Kini Jadi Spekulan Tanah: Harga Naik, Rumah Tak Kunjung Dibangun

AKURAT BANTEN - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti fenomena yang menurutnya makin memprihatinkan di sektor properti, khususnya di kawasan perkotaan.

Menurutnya, melonjaknya harga tanah membuat banyak pengembang justru lebih tertarik menjadi spekulan ketimbang membangun rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: Iran Geram, Desak IAEA Kecam Serangan AS: Hukum Internasional Diinjak-injak!

Dalam acara bertajuk "People-First Housing: A Road Map From Homes To Jobs To Prosperity In Indonesia" yang digelar di Jakarta, Senin (23/6/2025), Fahri menegaskan bahwa para pengembang saat ini lebih sibuk berburu aset tanah karena potensi keuntungannya yang tinggi. Alih-alih menciptakan hunian yang layak, mereka justru menahan aset tanpa dibangun dan menunggu harga jual melambung tinggi.

Baca Juga: Gelombang Siber Monster! Serangan DDoS 37,4 Terabyte Bikin Dunia Online Geger

"Banyak dari mereka yang mengaku sebagai pengembang, padahal kenyataannya mereka bukan lagi berbisnis rumah, tapi justru jadi spekulan tanah," kata Fahri.

Ia menjelaskan bahwa dalam struktur biaya pembangunan rumah di kota besar, harga tanah bisa menyumbang setengah dari total harga jual.

Hal ini membuat kalkulasi bisnis rumah menjadi tidak menarik bagi sebagian pengembang, sehingga mereka lebih memilih menguasai lahan kosong dengan harapan nilainya terus meningkat, meski tidak dibangun apa pun di atasnya.

Baca Juga: Iran Ancam Tutup Selat Hormuz: Dunia di Ambang Krisis Energi Baru?

Fahri menambahkan, praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat, terutama generasi muda dan kelas menengah yang semakin kesulitan memiliki rumah pertama. Tanah-tanah strategis di kota besar terus diserap oleh investor dan pengembang besar, namun tidak menghasilkan produk hunian yang bisa diakses publik.

Ia menyebut fenomena ini sebagai salah satu penyebab stagnasi pembangunan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: KOREA UTARA MURKA!, Kecam Serangan AS ke Fasilitas Nuklir Iran: Sebut Israel Biang Kerok Kekacauan Timur Tengah

Pemerintah, kata Fahri, perlu mengkaji ulang kebijakan insentif serta tata ruang kota agar tidak terus memberi ruang bagi praktik spekulatif semacam ini.

Menurutnya, jika dibiarkan, akan muncul ketimpangan baru antara kelompok yang memiliki akses terhadap lahan dan mayoritas masyarakat yang semakin tersingkir dari pusat-pusat aktivitas ekonomi karena tidak mampu membeli rumah.