Prabowo Naikan Gaji Hakim Hingga 280 Persen! Langkah Strategis Atasi Korupsi?

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan signifikan terhadap gaji para hakim di seluruh Indonesia.
Kenaikan ini disebut sebagai bagian dari strategi besar pemerintahannya untuk memperkuat integritas dan profesionalisme lembaga peradilan, sekaligus mencegah potensi godaan terhadap praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat menghadiri acara pengukuhan hakim di Gedung Mahkamah Agung, Kamis, 12 Juni 2025.
Ia menyebut bahwa lonjakan tertinggi dalam kenaikan gaji mencapai 280 persen, dengan kelompok hakim junior menjadi golongan yang mengalami peningkatan paling drastis.
Baca Juga: Rumah Warga Jebol, Wakil Wali Kota Tangsel Langsung Tuntaskan Solusi Perbaikan
"Di mana kenaikan paling tinggi mencapai 280 persen. Dan golongan naik tinggi adalah golongan junior," ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan hakim yang hadir.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan aparat peradilan bukan hanya soal ekonomi, tapi soal menjaga marwah dan keadilan hukum di Indonesia. Menurutnya, gaji yang layak menjadi tameng utama bagi para hakim agar tidak mudah tergoda oleh suap atau tekanan pihak berkepentingan.
Baca Juga: Ahok Diperiksa Lagi soal Kasus Lahan Rusun Cengkareng, Bareskrim Lanjutkan Pendalaman
“Kalau kita ingin hakim-hakim kita tegas, jujur, dan tak tergoyahkan, maka negara wajib hadir menjamin hidup mereka. Dengan gaji yang layak, mereka bisa fokus hanya pada hukum dan keadilan,” ucapnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya sudah menginstruksikan langsung kepada kementerian terkait agar segera merealisasikan kebijakan ini. Besaran kenaikan pun akan disesuaikan berdasarkan golongan masing-masing hakim, dari tingkat pertama hingga tinggi.
Baca Juga: Miris! Bocah 7 Tahun Dianiaya dan Ditinggal di Pasar, Polisi Buru Sang Ayah yang Diduga Pelaku
“Tapi semua hakim akan naik secara signifikan. Dan saya monitor terus,” ujar Prabowo, menandakan bahwa proses ini akan diawasi langsung oleh dirinya.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan hukum dan aktivis antikorupsi yang selama ini mendesak adanya reformasi struktural, termasuk soal kesejahteraan aparat penegak hukum.
Pemerintah berharap, dengan sistem yang lebih sehat, kualitas putusan pengadilan di semua level bisa meningkat dan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif pun makin kuat.
Baca Juga: Hati-hati! Merokok Sembarangan di Jakarta Bisa Kena Denda Rp250 Ribu, Ini Detail Aturan Barunya
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Blak-blakan! KAMAKSI Desak Grace Natalie Lepas Jabatan Komisaris MIND ID Jika Masih Aktif Urus PSI
- 2Gibran Terancam Dimakzulkan, Luhut Ingatkan Pencalonan Bersama Prabowo, 'Bakal Ada Reaksi'
- 3Cegah Penipuan Digital dan Hoaks, Fakultas Desain Komunikasi UNPAM Jalin Kerja Sama dengan Posyandu Dahlia Buaran
- 4Soal Kasus Penyadapan, Forum Lintas Kelompok Pandeglang Dukung Kapolri Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih
- 5Gibran Mau Mundur dari Kursi Wapres? Isi Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo Akhirnya Terungkap
- 6Viral Nenek Diarak Dan Baju Dirobek Saat Ambil Sembako di Bogor, Publik Geram: Di Mana Hati Nurani?
- 7Maling Bermobil Bobol Masjid Al-Hidayah Cipondoh, HP Marbot Rp 9 Juta Raib Saat Terlelap
- 8Desak Pemakzulan Gibran: Aliansi Rakyat Menggugat Geruduk Sekretariat Wakil Presiden
- 9Gibran Terancam Tinggalkan Kursi Wapres? Mahfud MD Sebut Sosok Ini Layak Jadi Penggantinya
- 10BSU 2026 Rp900 Ribu Segera Disalurkan, Batas Update Data 13 November! Jangan Sampai Terlewat








