Menteri ESDM Bakal Bentuk Badan Pengawas Khusus Gas LPG 3 Kg

AKURAT BANTEN - Permasalahan mengenai penyaluran gas LPG 3 kg yang tidak sampai ke sasaran penerima subsidi masih jadi persoalan pelik yang harus dibereskan oleh pemerintah.

Masih melenceng di pasaran, harga penjualan gas LPG 3 kg juga terkadang tak luput dari permainan nakal para penjual.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Vadel Badjideh: Polisi Tetapkan Status Tersangka, Nikita Mirzani Buka Suara

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat melakukan sidak di Riau, dan menemukan kalau harga gas melon tersebut melebihi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menyoroti hal ini, muncul rencana Menteri ESDM untuk membentuk badan pengawas khusus gas LPG 3 kg, karena kondisi lapangan masih belum sesuai regulasi dari pemerintah.

Badan khusus yang dimaksud adalah sebuah badan yang akan mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg untuk memastikan sampai ke tangan pihak yang berhak untuk menerimanya.

“Harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi ini,” kata Bahlil usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025.

“Lembaga itu bisa BPH Migas atau lembaga lain, seperti lembaga ad-hoc,” imbuhnya.

Baca Juga: Penyimpanan HP Penuh hingga Sebabkan Lemot? Jangan Panik, Atasi dengan Langkah Simpel Ini, Dijamin Langsung Pulih

Meski begitu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tidak berwenang untuk mengawasi gas melon.

Hal tersebut diungkapkan oleh Erika Retnowati, Kepala BPH Migas di DPR pada Senin, 10 Februari 2025 lalu.

“Sesuai tupoksinya BPH Migas tidak ada tugas untuk mengawasi LPG 3 Kg, jadi kalau memang mau ditugaskan mungkin harus diperbaiki regulasinya, mungkin nanti akan dikaji,” ujarnya.

Adapun, Bahlil menambahkan jika pengawasan sudah seharusnya dilakukan, karena selain bisa tidak sampai ke pihak yang tepat tapi juga membuat pemborosan anggaran.

“Tetapi subsidi tepat sasaran, harus kita lakukan karena subsidi itu untuk rakyat,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Presiden Erdogan Tuntut Israel Tanggung Biaya Rekonstruksi Gaza, Diperkirakan Capai Rp1.600 Triliun

“Jadi harganya harus pas, volumenya harus pas, kemudian tidak boleh terjadi penyalahgunaan karena itu barang mirip subsidi untuk rakyat,” tambahnya.

Bahlil juga menyatakan jika saat ini ia sedang merumuskan siapa pihak yang sesuai untuk mengatur pengawasan LPG 3 kg ini.