Mensos Pastikan Bansos Reguler Tahap Pertama Mulai Disalurkan Februari 2026

Akurat Banten - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial reguler tahap pertama akan dimulai pada bulan Februari 2026.

Bansos ini mencakup dua program utama, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BNPT).

“Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, bantuan sosial reguler ini menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

“Untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di antaranya PKH dan bantuan sembako,” kata Gus Ipul.

Selama ini, penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur resmi. Pertama, melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), yang mencakup bank-bank milik pemerintah.

Kedua, melalui PT Pos Indonesia, yang sudah lama menjadi mitra pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial.

Baca Juga: Warga Binaan Ditemukan Tewas di Rutan Cipinang, Polisi Dalami Dugaan Bunuh Diri

Meskipun begitu, opsi untuk menyalurkan bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih dalam tahap evaluasi.

Keputusan terkait mekanisme penyaluran melalui koperasi tersebut akan menunggu perkembangan lebih lanjut dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Selama ini penyaluran Bansos itu lewat dua jalur, satu lewat Himbara, bank-bank milik pemerintah. Yang kedua lewat PT Pos Indonesia,” jelas Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, pemerintah terus berupaya memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Bansos reguler ini dirancang untuk mendukung kebutuhan keluarga pra-sejahtera, termasuk pemenuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan jumlah KPM mencapai 18 juta keluarga, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan bank pemerintah dan PT Pos agar distribusi berjalan lancar tanpa hambatan.

Selain itu, mekanisme penyaluran melalui koperasi masih menjadi pertimbangan strategis pemerintah untuk memperluas jangkauan bansos hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Pendekatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat di daerah terpencil agar lebih mudah mengakses bantuan yang menjadi hak mereka.

Gus Ipul menegaskan, fokus utama pemerintah adalah memastikan bantuan sosial sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Kementerian Sosial terus memantau data penerima manfaat untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan akurasi penerima bansos.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sistem monitoring agar penyaluran BLT PKH dan BNPT dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program Bansos reguler ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan Macron di Paris Bahas Arah Baru Kemitraan Strategis Indonesia–Prancis

Gus Ipul menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci sukses distribusi bansos.

“Kami bekerja sama dengan bank pemerintah, PT Pos, dan juga pihak desa untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran,” ujarnya.

Selain jalur distribusi yang sudah ada, pemerintah masih mengevaluasi potensi keterlibatan koperasi lokal sebagai alternatif penyaluran.

Pendekatan ini dinilai dapat mempercepat distribusi bantuan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Dengan begitu, diharapkan penerima manfaat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan BLT PKH maupun BNPT.

Masyarakat diminta untuk menunggu informasi resmi terkait jadwal penyaluran dan mekanisme yang akan diterapkan.

Gus Ipul menekankan, semua proses dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyaluran bansos reguler tahap pertama ini diproyeksikan dapat membantu meringankan beban keluarga pra-sejahtera di awal tahun 2026.

Dengan adanya BLT PKH dan BNPT, pemerintah berharap kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat meningkat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Gus Ipul menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran dan efektivitas program bansos, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.***