Pemerintah Buka Telinga atas Kritik Publik Soal Respons Bencana di Sumatera dan Aceh

Akurat Banten - Pemerintah pusat menyatakan tidak menutup mata terhadap gelombang kritik masyarakat terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa suara publik menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di tengah situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat sasaran.

“Pemerintah mendengar dan memahami berbagai kritik serta masukan dari masyarakat mengenai penanganan bencana di Sumatera,” kata Tito.

Ia mengakui bahwa penanganan banjir bandang dan tanah longsor di beberapa daerah belum sepenuhnya berjalan ideal sebagaimana harapan masyarakat terdampak.

Menurut Tito, tantangan utama di lapangan tidak sederhana karena kondisi geografis yang ekstrem serta akses wilayah yang sulit dijangkau oleh tim penolong.

Keterbatasan alat berat, cuaca yang tidak bersahabat, dan rusaknya infrastruktur dasar turut memengaruhi kecepatan proses evakuasi dan distribusi bantuan.

Pernyataan Mendagri ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja pemerintah dalam merespons bencana besar yang terjadi secara beruntun.

Salah satu simbol kekecewaan yang mencuat ke ruang publik adalah aksi pengibaran bendera putih oleh sebagian korban bencana di Aceh.

Aksi tersebut dinilai sebagai ekspresi keputusasaan warga yang merasa belum mendapatkan bantuan secara memadai di tengah kondisi darurat.

Menanggapi hal itu, Tito menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga: 9 Jam Bertaruh Nyawa demi Sesuap Nasi: Kisah Ibu di Tapanuli Tengah Tembus Medan Banjir Sambil Memanggul Sembako

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik dan justru menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

“Dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf apabila upaya pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat,” ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa medan yang berat menjadi kendala nyata, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti bekerja.

“Sebagai pemerintah, kami berkewajiban terus mengatasi hambatan, memperbaiki kinerja, dan bergerak cepat memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita,” lanjutnya.

Tito memastikan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Selain peran negara, Mendagri juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menghadapi situasi kemanusiaan berskala besar.

Menurutnya, korban bencana saat ini membutuhkan dukungan moril dan materiil dari seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.

Semangat gotong royong dinilai menjadi fondasi utama agar proses pemulihan tidak hanya bergantung pada pemerintah.

“Uluran tangan masyarakat sangat membantu, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” kata Tito.

Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan empati demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Baca Juga: Komdigi Minta Google Hapus Aplikasi Mata Elang, Praktik Pelacakan Debitur Dinilai Langgar Privasi

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan dampak bencana di Sumatera tergolong sangat besar dan memprihatinkan.

Hingga 19 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.068 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Selain itu, sekitar 190 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Jumlah pengungsi mencapai sekitar 577.600 jiwa yang tersebar di berbagai titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat hingga fase tanggap darurat dan pemulihan benar-benar tuntas.***