Dari Badan ke Kementerian, BP Haji Siap Jalani Transformasi Besar Demi Layanan Jamaah

Akurat Banten - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pihaknya siap mengikuti arah kebijakan pemerintah dan DPR RI terkait wacana perubahan nomenklatur kelembagaan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Irfan, keputusan apa pun yang diambil nantinya akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau istilah di pesantren, sami’na wa atho’na. Diperintah sebagai badan, kami siap, diperintah sebagai kementerian, juga siap. Namun memang akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian,” ujar Irfan.

Irfan mengakui bahwa secara prinsip, pembahasan mengenai perubahan kelembagaan sudah berada di jalur yang sama antara pemerintah dengan DPR. Meski begitu, pengesahan resminya masih menunggu persetujuan dalam rapat paripurna.

Meskipun BP Haji tidak hadir langsung dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR, lembaga ini tetap menyampaikan masukan melalui jalur teknis yang difasilitasi pemerintah.

Baca Juga: Kuasa Hukum Korban Bantah Dalih Fitnah, Pastikan Remedial Murni Persyaratan Akademis

“Kalau nanti disahkan jadi kementerian, tentu kami bersyukur. Tapi ini sekaligus amanah besar. Presiden Pak Prabowo dan rakyat menitipkan kepercayaan, dan itu hanya bisa dibalas dengan layanan terbaik untuk jamaah haji,” jelasnya.

Sejak awal, BP Haji sudah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi dua skenario: tetap berstatus badan atau berubah menjadi kementerian.

Untuk itu, ratusan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah disusun mulai dari tahap pendaftaran jamaah hingga layanan teknis lainnya.

“Kalau tetap badan, kami jalankan SOP badan. Kalau berubah jadi kementerian, kami sesuaikan dengan SOP kementerian. Jadi secara teknis, kami sudah siap,” ungkapnya.

Namun, Irfan tidak menutup mata bahwa perubahan status kelembagaan membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia menegaskan seluruh jajaran di bawahnya harus benar-benar siap menghadapi sorotan publik.

“Ini tanggung jawab luar biasa. Semua mata akan tertuju kepada kami. Maka sejak awal saya sudah sampaikan ke tim, tidak ada ruang untuk main-main. Yang ditunggu masyarakat adalah pelayanan terbaik,” tegasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, Irfan menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan tidak akan terlalu berdampak besar di tingkat pusat. Penyesuaian justru lebih terasa di daerah, terutama pada level provinsi hingga kabupaten/kota.

“Untuk pusat, sementara ini tidak terlalu banyak tambahan. Tapi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagian Kabid Haji dan Kasi Haji akan kami tarik masuk dalam struktur Kanwil atau kantor Kementerian Haji,” ujarnya.

Baca Juga: Mesir Ingatkan Bahaya Fatal Rencana Israel Kuasai Gaza: Langkah yang Melawan Hukum Internasional

Transformasi menjadi kementerian, bila resmi disahkan, diyakini akan memberi keleluasaan lebih besar dalam pengelolaan ibadah haji. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, melainkan juga menyentuh sisi pelayanan langsung kepada jamaah.

Bagi Irfan, perubahan tersebut harus dipandang sebagai momentum perbaikan menyeluruh.

Sebab, menurutnya, tantangan utama penyelenggaraan haji bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut harapan jutaan jamaah yang menanti pelayanan terbaik dari negara.

“Yang kami kejar bukan hanya efisiensi, tapi kepuasan jamaah. Jika berubah menjadi kementerian, itu artinya negara menaruh kepercayaan yang lebih besar. Dan itu amanah yang harus dijaga,” tutup Irfan.***