Presiden Prabowo Luncurkan E-Katalog 6.0, Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran

AKURAT BANTEN - Salah satu upaya untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-Katalog versi 6.0.

Kegiatan peluncuran e-Katalog versi 6.0 tersebut dilakukan di Istana Negara, pada Selasa (10/12/2024).

Baca Juga: Praktik Pengelolaan Sampah Ilegal di Tangsel: Dugaan Pungli dan Pembuangan Residu ke TPA Rawa Kucing

“Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20% hingga 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” tutur Prabowo.

Disampaikan oleh Prabowo bahwa penggunanaan e-Katalog versi 6.0 ini akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang.

“Marilah kita wujudkan Pemerintahan yang bersih melalui semua upaya leadership yang baik dan penggunaan teknologi tentunya. Di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” ujar Prabowo.

Hal itu juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah akan ditingkatkan.

Yakni, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

Baca Juga: Rasakan Anomali, Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK

"Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," ucap Luhut.

Luhut membeberkan setidaknya lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0.

Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.

“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut.