PKB Desak Pemkot Tangerang Benahi Pengelolaan Aset, Dinilai Belum Jadi Penopang PAD

AKURAT BANTEN - Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segera membenahi pengelolaan aset daerah yang dinilai belum mampu menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kritik tersebut mencuat di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp402 miliar pada 2026 yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, Sabtu (27/6/26).
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, mengatakan pengelolaan aset daerah, mulai dari penataan database hingga manajemennya, masih belum maksima.
Baca Juga: Apes! Dua Terduga Curanmor Diciduk Saat Melintas di Razia Polsek Pinang
Menurutnya, kondisi tersebut membuat berbagai potensi aset yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah belum tergarap secara optimal.
"Kalau Kepala Badan Pengelolaan Aset ini enggak maksimal, atau Kabid-nya enggak maksimal, kita ganti! Saya minta harus maksimal dikelola aset ini jadi bagian pendapatan," kata Tasril, Kamis (18/6/2026).
Tasril menilai persoalan pengelolaan aset bukan hanya soal pemanfaatan, tetapi juga penyelesaian berbagai aset yang hingga kini belum tuntas.
Baca Juga: Sidang Dokter Tifa Tak Boleh Disiarkan Langsung, PN Jakarta Timur Ungkap Alasannya
Mulai dari aset peralihan Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang, aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang belum diserahkan pengembang, hingga dana konsinyasi sekitar Rp70 miliar terkait Angkasa Pura yang masih tertahan.
Selain itu, ia juga menyoroti belum tertatanya database aset daerah yang dinilai menghambat upaya pemerintah mengoptimalkan aset sebagai sumber PAD.
Menurut Tasril, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru.
Baca Juga: Mengapa Sidang Roy Suryo Belum Digelar? Ternyata Ini Penyebabnya, Berbeda dengan Dokter Tifa
"Saya kan pengen kreatif nih dinas-dinas ini, apalagi kita dengan ada pengurangan dana transfer," ujarnya.
Ia menilai pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja yang sama dari tahun ke tahun apabila ingin memperkuat PAD.
"Jangan nunggu menghabiskan anggaran pola kerja copy-paste anggaran dari tahun ke tahun itu-itu aja. Sekarang ini yang kita lakukan inovasi dan kreativitas, bukan melakukan efisiensi, efisiensi lagu lama," tegasnya.
Baca Juga: Usai Gugat Cerai, Larissa Chou Tegas Bantah Isu Selingkuh 'Saya Tetap Setia Hingga Akhir'
Sebagai salah satu contoh pemanfaatan aset, Tasril mengusulkan agar pemerintah daerah mulai mengembangkan aset yang dimiliki menjadi unit usaha yang mampu menghasilkan pendapatan.
"Bisa kita bikin hotel. Pemkot punya hotel, dikelola manajemennya, hasilnya kan buat kita," ujarnya.
Menurut Tasril, hotel merupakan salah satu contoh pemanfaatan aset yang dapat dikembangkan secara profesional. Selain itu, aset daerah juga dinilai berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata maupun kawasan usaha melalui skema kerja sama sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
Tasril juga menilai keseriusan mengoptimalkan aset harus menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk pimpinan daerah.
"Juga harus begitu serius, jangan nunggu menghabiskan anggaran pola kerja copy-paste anggaran dari tahun ke tahun itu-itu aja," katanya saat ditanya mengenai peran Wali Kota.
Dalam kesempatan tersebut ia turut mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD, untuk bersama-sama mendorong lahirnya inovasi dalam meningkatkan PAD.
"Menurut Fraksi PKB, mari sama-sama berinovasi dan berkreasi," ucapnya.
Oleh karena itu menurut Tasril, peningkatan kinerja perangkat daerah juga harus dibarengi penerapan sistem penghargaan dan sanksi.
"Makanya perlu punishment and reward," tandasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD.
Baca Juga: Program B50 Terancam Jadi Bumerang? Petani Sawit Khawatir Harga TBS Justru Anjlok
"Kita dorong bagaimana aset-aset daerah ini bisa dirasakan juga manfaatnya. Kalau bisa enggak boleh ada lahan kosong," ujar Sachrudin.
Menurutnya, Pemkot membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah sehingga tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendorong investasi.
"Kita kerjasamakan kepada para pihak, pihak ketiga, para pengusaha. Yang bukan hanya peningkatan PAD, tapi juga bagaimana mendorong para pengusaha," katanya, Selasa (23/6/26).
Baca Juga: 3 Peserta Tewas Saat Latihan Kopdes Merah Putih, Istana Akhirnya Buka Suara dan Janjikan Evaluasi
Sachrudin menegaskan investasi menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu daerah daerah.
"Mana ada pemerintah daerah maju tanpa investor, Oleh karena itu kita berikan ruang itu semuanya," pungkasnya. ***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Sidang Gugatan Gibran di MK Buka Fakta Baru, Bawaslu Ternyata Tak Bisa Akses Data KPU
- 2Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK, Yusril Bicara Dampaknya, ‘Saya Tidak Bisa Membayangkan’
- 3Prabowo Disebut Tak Lagi dengan Gibran di 2029, 3 Nama Ini Mulai Muncul sebagai Pengganti
- 4Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Pendidikan Gibran, Singgung Paket C, 'Masa Disuruh Lagi?'
- 5Gatot Nurmantyo Yakin Gugatan Gibran Bakal Ditolak MK, Lalu Singgung Skenario Politik Berikutnya
- 6Gugatan Gibran di MK Disebut KPU Bisa Masuk Ranah Pemakzulan, Ini Alasannya
- 7Dedi Mulyadi Masuk Bursa Pilpres 2029, Tapi Ada Satu Hambatan Besar yang Disorot Pengamat
- 8Makin Terbuka! Hakim MK Pertanyakan Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran oleh KPU
- 9Jokowi Pamer KTA PSI, Chusnul Langsung Singgung Ijazah, Ada Apa?
- 10Gibran Jadi Sorotan Jelang 2029, Dedy Nur PSI Ungkap Kesiapan Hadapi Persaingan Politik








