BNI Percepat Program Prioritas Nasional dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat

Akurat Banten - PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI menegaskan perannya sebagai motor penggerak program prioritas pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan bernilai besar ke berbagai sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan bank pelat merah tersebut telah mengucurkan kredit senilai Rp1,5 triliun kepada ratusan pelaku usaha yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.
“BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun,” ujar Putrama di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, dukungan pembiayaan tersebut menjadi fondasi penting agar program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan berkelanjutan dan memiliki dampak ekonomi di tingkat lokal.
Tidak hanya berhenti pada penyaluran kredit, BNI juga mengambil peran dalam mendorong transformasi digital ekosistem MBG agar tata kelola keuangan program menjadi lebih transparan dan efisien.
Perseroan telah menyiapkan layanan Virtual Account dan BNI Direct pada ribuan dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“BNI telah membantu proses digitalisasi MBG dengan pembuatan Virtual Account serta BNI Direct di kurang lebih 6.560 titik,” kata Putrama.
Ia menambahkan integrasi tersebut telah mencakup sekitar sepertiga dari total 19.188 dapur MBG yang beroperasi secara nasional.
Baca Juga: Sindir KPK bak Konten Kreator! Noel Tantang Hakim Jatuhkan 'Hukuman Mati' Jika Terbukti Bersalah
“Kurang lebih 34 persen dapur telah terintegrasi dengan BNI Direct dengan volume transaksi mencapai Rp26 triliun,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, BNI juga mencatatkan peran strategis sebagai satu-satunya bank yang mendapat mandat untuk mengelola layanan perbankan digital bagi Sekolah Rakyat.
Putrama menjelaskan, perseroan dipercaya mendukung operasional keuangan di 166 Sekolah Rakyat melalui sistem digital yang terintegrasi.
“BNI telah mendukung pemerataan pendidikan nasional melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, Bank Sampah, pembukaan rekening bagi siswa dan guru, serta kartu siswa berbasis reader untuk absensi,” tutur Putrama.
Upaya tersebut dinilai sejalan dengan misi inklusi keuangan sekaligus penguatan literasi finansial sejak usia dini.
Sementara itu, dalam mendukung penguatan ekonomi desa, BNI turut ambil bagian dalam Program Koperasi Desa Merah Putih melalui pembiayaan sindikasi.
Pembiayaan tersebut disalurkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk pembangunan infrastruktur koperasi, termasuk pengadaan sarana pendukung dan kendaraan operasional.
Melalui kerja sama tersebut, BNI tercatat telah menyalurkan kredit hingga Rp66 triliun yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga masyarakat.
“Kontribusi Agen46 di KDMP adalah untuk memperluas layanan keuangan dan mendorong ekonomi kerakyatan di berbagai daerah,” ujar Putrama.
Di bidang perumahan, BNI juga berperan aktif dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda besar pemerintah.
Perseroan terlibat dalam pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Putrama menyampaikan hingga akhir 2025 jumlah debitur FLPP yang dibiayai BNI telah mencapai puluhan ribu orang.
“Jumlah debitur FLPP BNI per 31 Desember 2025 adalah 15.159 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp1,9 triliun,” katanya.
Baca Juga: ASN Gugur dalam Tragedi ATR 42-500 Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari KKP
Untuk tahun berikutnya, BNI kembali mendapatkan kepercayaan menyalurkan pembiayaan KPR FLPP dalam jumlah yang lebih besar.
“Pada 2026, kami mendapat mandat untuk menyalurkan 17.356 KPR FLPP,” ujar Putrama.
Ia menegaskan seluruh langkah tersebut mencerminkan komitmen BNI dalam mengakselerasi pembangunan nasional melalui pembiayaan inklusif dan transformasi digital yang berdampak luas bagi masyarakat.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










