Gelombang Bencana Sumatera Jadi Alarm Keras Reformasi Tata Hutan Indonesia

Akurat Banten - Gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir kembali membuka luka lama tentang rapuhnya tata kelola lingkungan di Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa rangkaian bencana ini bukan sekadar peristiwa alam, tetapi sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan hutan harus berubah secara menyeluruh.

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan rasa belasungkawa kepada warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga.

Menurutnya, perhatian publik yang saat ini terfokus pada bencana tersebut harus dimanfaatkan sebagai momen penting untuk memperbaiki arah kebijakan lingkungan nasional.

“Masyarakat sudah melihat sendiri dampaknya, semua orang merasakan efek kerusakan ini,” ujarnya.

Ia menilai, bencana yang terjadi menunjukkan adanya praktik pemanfaatan hutan yang tidak seimbang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.

Pernyataan itu senada dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyoroti aktivitas penebangan hutan ilegal sebagai salah satu penyebab utama kerusakan alam.

“Kita berduka, tetapi di saat yang sama ini momentum untuk melakukan evaluasi mendalam,” kata Raja Juli.

Baca Juga: Gelombang Bantuan Beras Mengalir ke Sumatera–Aceh, Bulog Pastikan Pasokan Aman untuk Warga Terdampak

Ia menambahkan bahwa selama ini kebijakan condong pada eksploitasi ekonomi sehingga keseimbangan dengan aspek pelestarian lingkungan hilang.

Menurutnya, fakta lapangan sudah jelas menunjukkan bahwa pendekatan lama tidak bisa lagi dipertahankan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Riau, Raja Juli memastikan pemerintah mulai mengambil langkah nyata, bukan hanya evaluasi dan retorika.

Salah satu langkah itu adalah penyerahan Surat Keputusan Hutan Adat di Kuantan Singingi sebagai simbol pengembalian hak kelola kepada masyarakat adat.

“Mereka adalah penjaga hutan paling berpengalaman, tetapi selama ini justru terpinggirkan,” katanya.

Selain itu, ia juga meninjau langsung Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi rumah bagi gajah sumatera yang kini keberadaannya semakin terdesak.

Restorasi kawasan tersebut, menurutnya, menjadi salah satu prioritas agar habitat satwa dilindungi tidak lagi terancam.

Ia memastikan bahwa pola penanganan di Riau akan menjadi model untuk provinsi lain yang juga terdampak kerusakan lingkungan.

“Kunjungan ini bukan sekadar simbolik, tetapi langkah awal untuk menerapkan perubahan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan daerah lain,” jelasnya.

Baca Juga: Heboh Awan Mirip Pusaran Raksasa Muncul di Langit, BMKG Ungkap Fakta yang Bikin Warga Terkejut

Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada pada keputusan penting untuk memperbaiki tata kelola hutan secara total agar bencana serupa tidak terus berulang.

Ia mengatakan bahwa kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan publik luas sangat dibutuhkan agar perbaikan berlangsung nyata.

Harapan besar kini berada pada implementasi kebijakan dan komitmen politik untuk menjaga hutan sebagai pelindung kehidupan, bukan sekadar komoditas ekonomi.***