Hubungan Pemerintah dan Media Harus Semakin Solid di Tengah Derasnya Informasi Digital

Akurat Banten - Kebutuhan untuk memperkokoh hubungan pemerintah dengan media kembali disuarakan Kementerian Komunikasi dan Digital, menyusul cepatnya arus informasi yang kian sulit dikendalikan.

Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi Maharani menegaskan bahwa dunia informasi telah memasuki era paling rumit dalam dua puluh tahun terakhir.

Ia menjelaskan bahwa pola konsumsi masyarakat berubah drastis, ruang digital makin terbuka, sementara konten tanpa dasar dan manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan meningkat tajam.

“Teknologinya berkembang terlalu cepat, dan sekarang siapa pun bisa memproduksi informasi, padahal tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Dewi.

Menurutnya, situasi ini menempatkan media pada persimpangan yang menuntut adaptasi ekstra sekaligus ketelitian dalam menjaga kepercayaan publik.

Berbicara dalam kegiatan Bimtek Relasi Media bertajuk MediaConnect yang digelar di Surabaya, Dewi menilai kerja sama antara pemerintah dan media bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan keharusan strategis.

Ia menekankan bahwa pemerintah memerlukan media untuk meluruskan informasi dan menjaga kredibilitas narasi resmi yang beredar.

“Media membutuhkan data akurat dan akses narasumber, dan pemerintah membutuhkan media untuk memastikan publik menerima informasi yang tidak menyesatkan,” katanya.

Dewi mengingatkan bahwa spektrum media kini semakin luas dan tidak lagi terbatas pada ruang redaksi konvensional.

Ia menyebut bahwa pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dengan platform yang lebih beragam, mulai dari media mainstream, mediagram, hingga pembuat konten dan influencer.

Semua elemen tersebut, ujarnya, memegang peranan besar dalam membentuk arah opini publik.

Baca Juga: Gelombang Razia di Koja Usai Warga Resah, Polisi Amankan Pengamen hingga Tunawisma

Melalui forum tersebut, Komdigi juga menekankan pentingnya menyusun strategi kolaborasi jangka panjang demi memaksimalkan penyebaran informasi.

Para aparatur dituntut memahami karakter tiap platform, cara kerja redaksi, serta mekanisme pengelolaan kanal komunikasi berbayar maupun non-berbayar.

Dewi meminta aparatur tidak sekadar menyebarkan pesan pemerintah apa adanya, tetapi mampu menyusun narasi yang terarah, relevan, dan memiliki daya pengaruh.

Ia menambahkan bahwa pengetahuan tentang pola kerja newsroom, gaya konsumsi informasi publik, dan alur produksi konten harus menjadi kompetensi dasar setiap aparatur komunikasi.

“Peningkatan kemampuan SDM menjadi kunci agar pemerintah bisa hadir dengan narasi yang konsisten dan dapat dipercaya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komdigi menekankan bahwa kualitas komunikasi publik sangat bergantung pada kemampuan aparatur untuk menyalurkan pesan yang jelas dan mudah diterima masyarakat.

Bimtek MediaConnect kemudian menghadirkan dua materi utama, yakni sinergi pemerintah–media serta strategi dalam mengelola relasi media secara berkelanjutan.

Sesi tersebut diisi oleh Dewi bersama praktisi komunikasi Niken Widi Hapsari yang menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dan transparansi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan media.

Baca Juga: Dari Kantong Pribadi Presiden Prabowo: Ribuan 'Kuda Besi' Listrik Angkat Martabat Tukang Becak Lansia, Jadi Solusi Nyata Kesejahteraan!

Keduanya sepakat bahwa tantangan komunikasi hari ini bukan hanya derasnya disinformasi, tetapi juga bias pemberitaan dan algoritma platform digital yang kian berperan mengarahkan percakapan publik.

Pada akhirnya, Komdigi berharap kerja sama yang solid dapat menjaga agar pesan pemerintah tetap jernih, dipercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.***