Dana Rp200 Triliun Siap Masuk Perbankan, Pemerintah Incar Akselerasi Kredit

Akurat Banten - Pemerintah tengah menyiapkan strategi baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan rencana penempatan dana jumbo senilai Rp200 triliun ke sektor perbankan.

Langkah ini disebut-sebut mirip dengan skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sebelumnya telah digelontorkan melalui bank-bank milik negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa desain kebijakan masih dalam tahap finalisasi.

“Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” jelas Febrio usai rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana Rp16 triliun pada Himbara untuk mendukung Kopdes Merah Putih.

Rencananya, pada 2026 jumlahnya akan melonjak hingga Rp67 triliun sehingga total pembiayaan mencapai Rp83 triliun.

Febrio menambahkan, sumber dana Rp200 triliun tersebut kemungkinan besar berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih mengendap di Bank Indonesia.

Namun, ia menegaskan aturan teknis penempatan dana harus diperjelas agar tidak disalahgunakan.

“Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujarnya.

Baca Juga: Polresta Tangerang Amankan 23 Debt Collector Usai Aksi Matel Viral di Medsos

Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan agar bank penerima dana tidak memanfaatkannya untuk membeli instrumen investasi negara semacam Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” tegas Febrio.

Hingga kini, Kemenkeu masih mengkaji daftar bank yang akan menerima suntikan, baik dari kelompok bank milik negara maupun bank swasta.

Besaran penempatan dana untuk masing-masing institusi juga belum ditentukan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti urgensi kebijakan tersebut.

Ia menyebut bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini terasa “kering” akibat lambatnya realisasi belanja negara.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya.

Menurutnya, dana Rp200 triliun yang ditarik dari Bank Indonesia bisa dimanfaatkan untuk memperkuat likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor riil.

Tak hanya itu, percepatan belanja kementerian dan lembaga juga dinilai perlu untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Baca Juga: Polresta Tangerang Amankan 23 Debt Collector Usai Aksi Matel Viral di Medsos

Dengan skema besar ini, pemerintah berharap kredit perbankan bisa menjangkau sektor-sektor produktif dan menciptakan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski jalan regulasinya masih disiapkan, rencana penempatan dana Rp200 triliun menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak ingin berdiam diri menghadapi tantangan perlambatan ekonomi.***