Koperasi Merah Putih Jadi Magnet Belanja Warga, Tantangan Pasokan dan Modal Masih Menghantui

Akurat Banten - Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di sejumlah daerah mulai menunjukkan pengaruh nyata terhadap pola belanja masyarakat, terutama karena mampu menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake, Samarinda, Adung KS Utomo, mengungkapkan bahwa antusiasme warga begitu besar sejak koperasi tersebut beroperasi.

“Antusiasme masyarakat terhadap koperasi ini lumayan tinggi,” ujar Adung.

Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari strategi memangkas rantai distribusi sehingga produk-produk dari BUMN bisa langsung dijual ke konsumen.

Hal inilah yang membuat harga barang lebih rendah dibandingkan di pasaran.

Walau baru mengelola satu unit usaha berupa gerai sembako, KKMP Lempake mampu meraup omzet harian Rp3 juta hingga Rp5 juta, meski hanya buka empat jam setiap hari, pukul 13.00–17.00.

Namun, di balik pencapaian itu, koperasi juga menghadapi sejumlah kendala.

Pasokan barang menjadi salah satu tantangan utama. Produk Minyakita, misalnya, menjadi incaran warga, tetapi ketersediaannya sering kali kosong.

Baca Juga: CELIOS Desak Menkeu Diberi Perlindungan Setara Wapres Usai Insiden Penjarahan

“Orderan Minyakita saat ini sudah mencapai 100 karton. Tapi barangnya belum datang juga,” keluh Adung.

Selain minyak goreng, beras SPHP juga menjadi komoditas paling diburu.

Setiap pekan, koperasi mampu menjual hingga 2,5 ton atau sekitar 500 kemasan ukuran 5 kilogram.

Masalah lain muncul pada penjualan LPG 3 kilogram.

Menurut Adung, status koperasi sebagai subpangkalan membuat mereka belum bisa menjual gas melon tersebut karena regulasi harga jual dari Pertamina belum ditetapkan.

Meski demikian, Adung tetap optimistis. I

a menargetkan omzet bulanan bisa menembus Rp120 juta jika pasokan barang stabil dan dukungan pemerintah semakin kuat.

Ia juga berharap adanya kemudahan akses permodalan melalui bank-bank Himbara.

“Kami berharap segera ada petunjuk teknis peminjaman agar koperasi bisa menambah modal dan mengembangkan usaha,” ujarnya.

Kisah serupa juga dialami KKMP Banyuanyar di Solo. Pengurus koperasi, Sri Mulyani, menyebut semangat warga untuk berbelanja sangat besar, tetapi terbentur keterbatasan dana.

“Katakanlah ini kami ada uang sekitar Rp3 juta. Kami bingung mau beli apa dulu. Pupuk itu kemarin mau dikirim 8 ton, tapi kami enggak ada uangnya kalau segitu,” ungkapnya.

Merespons persoalan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah telah menyiapkan solusi.

Baca Juga: Mensos Minta Tambahan Rp12 Triliun ke DPR, Salah Satunya untuk Program Makan Lansia

Melalui PMK Nomor 63 Tahun 2025, koperasi Merah Putih bisa mengakses pinjaman dari empat bank Himbara, yakni BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.

“Dengan adanya PMK Nomor 63, bank Himbara sudah bisa mencairkan plafon yang diberikan oleh Kementerian Keuangan,” kata Ferry.

PMK itu mengatur penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun dari APBN 2025 untuk menopang pembiayaan koperasi.

Bank Himbara juga telah menyiapkan panduan teknis terkait pengajuan pinjaman hingga pencairan dana.

Dengan dukungan regulasi dan akses modal yang lebih terbuka, koperasi Merah Putih diharapkan tak hanya menjadi pusat belanja murah bagi masyarakat, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.***