CELIOS Desak Menkeu Diberi Perlindungan Setara Wapres Usai Insiden Penjarahan

Akurat Banten - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai posisi Menteri Keuangan (Menkeu) sangat vital sehingga layak mendapat perlindungan setara dengan wakil presiden.

Menurut Bhima, peran Menkeu bukan sekadar mengelola anggaran, melainkan menjadi penentu arah kebijakan fiskal sekaligus penopang kepercayaan pasar.

"Kita semua mengutuk kejadian penjarahan. Dari dulu saya konsisten kritis terhadap menteri keuangan, salah satunya karena menkeu ini kami anggap sebagai RI-2," ujar Bhima.

Bhima menegaskan bahwa hampir seluruh kebijakan pemerintah akan berjalan atau terhambat tergantung dari kredibilitas menteri keuangan.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pengamanan ekstra kepada Sri Mulyani.

"Kedudukan beliau sangat menentukan stabilitas fiskal negara, sehingga harus dijaga dengan serius," ucapnya.

Insiden penjarahan rumah pribadi Sri Mulyani pada Minggu, 31 Agustus 2025 dini hari, menurut Bhima, bukan hanya persoalan kriminal biasa.

Baca Juga: Warga Desak DLH Kota Tangerang Transparan Soal Pencemaran Situ Cangkring

Ia khawatir peristiwa itu bisa menggerus persepsi dunia internasional terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia.

Peristiwa yang terjadi di kawasan Jalan Mandar itu berlangsung dalam dua gelombang.

Gelombang pertama terjadi sekitar pukul 01.00 WIB dengan jumlah massa terbatas, sementara gelombang kedua pada pukul 03.00 WIB melibatkan kerumunan yang lebih besar.

Sejumlah saksi mata menyebut sebagian besar pelaku berusia dua puluhan tahun.

Tidak hanya itu, pola gerakan massa disebut-sebut terorganisasi.

Warga sekitar mengaku melihat kelompok tersebut berkumpul sejak tengah malam, lalu bergerak setelah ada tanda tertentu.

Bahkan, ada saksi yang menyebut salah satu penjarah menggunakan drone untuk memantau situasi di sekitar lokasi.

Sri Mulyani sendiri angkat bicara usai kediamannya dijarah.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menegaskan akan melakukan evaluasi.

"Saya memahami bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah. Mari kita saling menjaga dan membangun negeri ini bersama," ungkapnya.

Bhima menambahkan, selain memperketat perlindungan terhadap pejabat vital, pemerintah juga perlu mendengar dan segera memenuhi aspirasi publik agar ketegangan tidak semakin meluas.

Menurutnya, penyelesaian cepat akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat maupun investor asing.

Baca Juga: 3 Prompt Foto Viral di IG Pakai AI Fitur Foto Action Figure untuk Buat Miniatur

"Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Setiap kegaduhan politik dan keamanan akan berdampak langsung pada ekonomi. Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan, baik dari rakyat maupun dari dunia internasional," tegas Bhima.

Kasus penjarahan ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah mengenai pentingnya perlindungan terhadap pejabat negara yang memegang kunci kebijakan strategis.

Sri Mulyani sebagai bendahara negara dinilai bukan hanya simbol, tetapi juga fondasi stabilitas fiskal yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sorotan publik yang terus meningkat, pengamanan terhadap menteri keuangan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan keharusan demi terjaganya kredibilitas Indonesia di mata dunia.***