Anggaran Pindah Kendali, Kemenag Siap Alihkan Tugas ke Kementerian Haji

AKURAT BANTEN - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa seluruh anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji akan otomatis dialihkan ke Kementerian Haji.

Skema ini disebut sudah dibahas sejak lama dan kini tinggal menunggu langkah formal dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Bapanas Resmi Naikkan HET Beras Medium, Pemerintah Pastikan Petani dan Konsumen Sama-Sama Terjaga

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan bahwa skenario peralihan anggaran bahkan sudah disiapkan sejak proses penyusunan di DPR. Menurutnya, hal ini juga sudah tercantum dalam undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk menunda.

“Sudah disiapkan juga, disampaikan dalam undang-undangnya. Jadi ketika nanti ada pembahasan ulang, tinggal bergeser saja, termasuk anggaran tahun depan yang sudah dialokasikan,” kata Hilman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga: Kasus Suap Izin Tambang, KPK Tahan Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim dan Soroti Peran Eks Gubernur

Ia menegaskan bahwa bukan hanya anggaran, tetapi struktur kelembagaan yang berkaitan langsung dengan haji juga akan dipindahkan. Direktorat Jenderal PHU yang selama ini berada di bawah Kemenag akan ikut bergeser ke Kementerian Haji. Dengan begitu, seluruh urusan teknis maupun administratif bisa langsung ditangani oleh kementerian baru tersebut.

Saat ini, pihaknya hanya menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum pelaksanaan. Begitu Keppres diterbitkan, maka seluruh sumber daya manusia, aset, hingga anggaran yang ada di Kemenag otomatis mulai dipindahkan secara bertahap.

Baca Juga: Harga Beras Kian Mereda di 15 Provinsi, Mentan Klaim Operasi Pasar SPHP Mulai Berbuah Hasil

“Secara normatif memang ada pergeseran ke kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah. Tapi soal detailnya, apakah semuanya dipindah atau ada yang tetap di Kemenag, itu menunggu aturan lebih lanjut,” jelas Hilman.

Pembentukan Kementerian Haji sendiri merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru saja disahkan DPR. Regulasi baru ini membuka jalan bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola haji agar lebih fokus dan efisien.

Baca Juga: SAH! UU Haji dan Umrah Resmi Direvisi, DPR Setujui Perubahan Besar dalam Pengelolaan Ibadah

Langkah ini juga disebut sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini membayangi penyelenggaraan haji, mulai dari panjangnya daftar tunggu, transparansi biaya, hingga layanan jamaah di Tanah Suci.

Dengan kementerian baru yang khusus mengurus haji, diharapkan sistem birokrasi menjadi lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.

Banyak pihak menilai bahwa kehadiran Kementerian Haji bisa membawa perubahan besar. Jika sebelumnya pengelolaan haji harus berbagi perhatian dengan berbagai urusan keagamaan lain di Kemenag, kini fokus pelayanan bisa diarahkan sepenuhnya untuk jamaah haji dan umrah.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Kabupaten Buka Loker untuk Puluhan Tenaga Ahli, Bisa Jadi PNS?

Meski begitu, Hilman mengingatkan bahwa transisi ini memerlukan waktu. Pemerintah perlu memastikan agar peralihan anggaran, SDM, hingga regulasi berjalan mulus tanpa mengganggu persiapan haji tahun depan.

“Yang paling penting, jamaah tetap mendapatkan layanan terbaik meski ada pergeseran struktur kelembagaan,” tegasnya.