Rp7 Miliar untuk Rakyat Ngawi: Strategi Cerdas Khofifah Perangi Kemiskinan Ekstrem

Akurat Banten - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Kali ini, ia menyerahkan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat senilai total Rp7 miliar untuk warga Kabupaten Ngawi, dalam sebuah acara yang berlangsung di Pendopo Wedya Graha, Kantor Bupati Ngawi.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, yang sempat menyentuh angka 4,4 persen pada tahun 2020, dan kini berhasil turun menjadi 0,66 persen per September 2024, menurut data BPS yang dirilis Maret 2025.

Baca Juga: Tas Mewah, Tapi Palsu? Begini Cara Cerdas Menghindarinya Saat Belanja Online

"Ini bagian dari asistensi sosial yang diberikan Pemprov ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Hari ini giliran Ngawi yang mendapat dukungan penuh," ujar Khofifah.

Bantuan yang diserahkan mencakup berbagai program strategis, mulai dari Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan operasional pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, hingga zakat produktif dari program KIP Putri Jawara.

Selain itu, Pemprov juga memberikan tali asih kepada relawan Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta dukungan untuk BUMDes, program Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa.

Khofifah menegaskan bahwa pendekatan Pemprov Jatim dalam menangani kemiskinan ekstrem tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga: Jual Berlian, Dapat Tas Palsu: Nasib Cucu Purnamasari yang Malah Jadi Tersangka

Ia berharap agar bantuan ini mampu menyatu dan bersinergi dengan program-program Pemerintah Kabupaten Ngawi.

"Mudah-mudahan program ini bisa berdampak signifikan, tidak hanya dalam menekan angka kemiskinan, tapi juga mendorong kemandirian dan kesejahteraan warga Ngawi," jelasnya.

Khofifah juga menyampaikan target ambisius untuk Jawa Timur: menekan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026, serta menurunkan kemiskinan secara keseluruhan ke bawah 5 persen di tahun 2029, sesuai arahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Jatim mengandalkan kekuatan kolaboratif pilar sosial.

Baca Juga: KPK Sita Rumah Mewah hingga Rp500 Miliar Terkait Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Di antaranya melibatkan 5.262 SDM PKH, 666 tenaga TKSK, dan 1.820 anggota Tagana yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Ngawi.

Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp180 miliar dari APBD untuk berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah.

Langkah Gubernur Khofifah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah bisa memainkan peran penting dalam membangun kesejahteraan rakyat dari bawah, melalui strategi yang tidak hanya karitatif tetapi juga transformatif.

Baca Juga: Jual Berlian, Dapat Tas Palsu: Nasib Cucu Purnamasari yang Malah Jadi Tersangka

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pilar sosial, cita-cita Jawa Timur bebas dari kemiskinan ekstrem bukan lagi mimpi. Kini, harapan itu mulai nyata, dimulai dari Ngawi.***