Akibat Bocor Penerimaan Pajak Rp300 T, Prabowo Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

AKURAT BANTEN - Acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Indonesia, yang turut hadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, ungkap besaran nilai kebocoran sejumlah uang pendapatan negara.

Adik kandung dari presiden terpilih Prabowo Subianto, angkat bicara dan beberkan pendapatan negara hingga mencapai Rp300 triliun.

Kebocoran Rp300 Triliun
Hashim mengatakan, berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah, dari jumlah penerimaan pajak yang belum bayar mencapai Rp300 triliun.

Baca Juga: Teater Awak Awak Gerabah Merupakan Hasil Kriya Banten, Kerajinan Generasi Muda untuk Ekonomi Kreatif

"Kami dapat data bisa sampai Rp300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," kata Hashim, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Kebocoran Rp50 T dari Pengusaha Sawit
Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ungkapnya.

Hashim menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

Baca Juga: Luar Biasa! 34 Sekolah di Kota Tangerang Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2024, Bukti Nyata Gerakan Sekolah Ramah Lingkungan

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," kata dia.

Menurut Hashim, informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ungkap Hashim.

Baca Juga: Bonnie Triyana Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Minta Kepolisian Tangkap Dalang dan Pendemo Menyebabkan Tewasnya Anggota Satpol PP Lebak

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.