AKURAT BANTEN - Di tengah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak kepada kenaikan inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, justeru mengalokasikan anggaran untuk membeli sofa dan TV LED sebesar Rp2,4 miliar dari APBD 2024.
Hal tersebut, sontak menjadi sorotan dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lebak.
Kritik tajam salah satunya datang dari aktivitas mahasiswa HMI MPO Cabang Lebak.
Baca Juga: UPDATE Terkini! 35 Dari 37 Provinsi Prabowo-Gibran Menang, Hasil Rekapitulasi Sementara KPU RI
Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan, merespon persoalan tersebut. Ia juga menyebut bahwa belanja alat kelengkapan rumah tangga tersebut tidaklah bersifat prioritas dan urgen.
“Pengadaan sarana barang masuk yang dibintang untuk dilakukan efesiensi, iya tidak terlalu prioritas,” katanya, Rabu (20/3/2024).
Anggaran untuk pembelian alat kelengkapan rumah tangga di 2024 dengan nilai miliaran rupiah tersebut, tercantum di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Pengadaan yang menggunakan metode pemilihan e-purchasing itu tercatat ada pada 7 sumber dana APBD Kabupaten Lebak tahun 2024 dengan total Rp2.476.192.800.
Baca Juga: 2 Kapal Motor di Pelabuhan Muara Baru Terbakar Hebat, Asap Tebal Membumbung Tinggi
“Volume pekerjaan 1 paket, uraian pekerjaan TV LED, kursi sofa, TV LED, Video Wall, Video Wall, Bracket Video Wall, Kipas angin dinding. Pemanfaatan barang atau jasa mulai Januari 2024 dan berakhir pada Desember 2024,” demikian isi keterangan paket.
Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak, Kandi Permana mengatakan, tidak sepakat dengan alokasi anggaran tersebut.
Karenanya, kata dia, nilai yang dialokasikan tidak sesuai dengan pemerintah daerah yang kerap kali mengeluhkan defisit anggaran.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Terhadap Balita Oleh Anggota Polrestro Tangsel, Warga Buat Surat Terbuka
“Pemerintah daerah ini harus mengkaji ulang mengenai rencana pengadaan belanja alat rumah tangga tersebut. Masih banyak PR Pemkab Lebak dalam penanganan kesejahteraan masyarakat yang jauh dari kata tuntas, ketimbang memproritaskan beli televisi dan kursi sofa,” katanya.
Menurut Kandi, alangkah baiknya Pemkab Lebak menggeser anggaran tersebut untuk kepentingan program yang skala prioritas.
“Kan bisa digeser untuk alokasi program lain yang nilai manfaatnya terasa oleh masyarakat luas. Belum lagi masih banyak infrastruktur yang rusak, rumah tidak layak huni yang harus menjadi skala prioritas untuk dibangun oleh pemerintah,” tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini




Terpopuler
- 1Sidang Gugatan Gibran di MK Buka Fakta Baru, Bawaslu Ternyata Tak Bisa Akses Data KPU
- 2Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK, Yusril Bicara Dampaknya, ‘Saya Tidak Bisa Membayangkan’
- 3Belum Mahir Menyetir, Sopir Pickup SPPG Cibaliung 2 Tabrak 3 Relawan Sampai Terkapar
- 4Jika Gibran Didiskualifikasi MK, 3 Nama Ini Muncul Jadi Wapres Pengganti, Ada AHY dan Anies
- 5Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Pendidikan Gibran, Singgung Paket C, 'Masa Disuruh Lagi?'
- 6Gugatan Gibran di MK Disebut KPU Bisa Masuk Ranah Pemakzulan, Ini Alasannya
- 7Dedi Mulyadi Masuk Bursa Pilpres 2029, Tapi Ada Satu Hambatan Besar yang Disorot Pengamat
- 8Sidang Gibran di MK Bikin Terkejut, KPU Akui Tak Cek Langsung Dokumen Pendidikan
- 9Gatot Nurmantyo Yakin Gugatan Gibran Bakal Ditolak MK, Lalu Singgung Skenario Politik Berikutnya
- 10Prabowo Disebut Tak Lagi dengan Gibran di 2029, 3 Nama Ini Mulai Muncul sebagai Pengganti






