Lonjakan Kasus Keracunan, DPR Tekan BGN Perbaiki Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Akurat Banten - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah kini tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah kasus keracunan makanan massal terjadi di beberapa daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.

Ia menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat program harus berada di garis depan perhatian pemerintah.

“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” tegas Putih.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap aspek penyelenggaraan MBG.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat mulai dari pengadaan bahan baku, proses penyimpanan, cara memasak, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” tambahnya.

Putih menegaskan, kasus keracunan bukan sekadar angka statistik.

Ia menekankan bahwa standar pelaksanaan MBG harus menerapkan prinsip zero accident demi memastikan tidak ada lagi anak sekolah yang menjadi korban.

Selain masalah keamanan pangan, ia juga mengingatkan agar setiap porsi makanan yang dibagikan tetap memenuhi standar gizi seimbang.

Baca Juga: Jejak Sejarah dan Tantangan Masa Depan, Menkomdigi Dorong Transformasi Layanan Postel

Tujuan utama program ini, kata dia, adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui asupan makanan yang sehat dan bergizi.

“Program ini sejatinya hadir untuk memastikan anak-anak mendapat asupan yang aman sekaligus bergizi seimbang, maka kualitas gizi tidak boleh dikompromikan dalam setiap porsi yang disajikan,” ujarnya.

Komisi IX DPR berencana mendorong BGN untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan standar keamanan pangan yang jelas dan tegas agar setiap pihak pelaksana memiliki acuan yang sama.

Menurut Putih, program MBG bukan hanya soal kesehatan generasi muda, melainkan juga menyangkut perputaran ekonomi di daerah.

Pasalnya, program ini melibatkan banyak pelaku, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang memasok bahan baku.

“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha,” jelasnya.

Karena itu, ia menolak wacana penghentian program meski tengah diterpa masalah.

Menurutnya, langkah yang perlu diambil bukanlah menghentikan, melainkan memperbaiki sistem tata kelola agar tujuan mulia program ini tetap tercapai.

Baca Juga: SHELL KABUR dari Indonesia 2026? Bongkar Fakta Sebenarnya: Bukan Tutup, Tapi...

Putih juga mengingatkan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang.

Program ini, kata dia, merupakan salah satu cara strategis pemerintah mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing tinggi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Penghentian program justru akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.***