Pemerintah Gelontorkan 43 Ribu Ton Beras Murah, Strategi Jitu Redam Gejolak Harga di Pasar

Akurat Banten - Pemerintah kembali mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas pangan dengan menyalurkan 43.665 ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Langkah ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar distribusi beras, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pangan yang lebih sehat.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses beras dengan harga wajar. Gerakan pangan murah adalah bentuk nyata pemerintah hadir untuk menstabilkan pasar,” ujarnya.

Program ini beroperasi di ribuan titik distribusi, mencakup 4.320 kecamatan di 38 provinsi.

Setiap kemasan 5 kilogram beras SPHP dijual dengan harga Rp60 ribu, jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang sempat melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

Tak hanya terfokus di ibu kota, distribusi juga diperkuat lewat sinergi lintas sektor.

Polri, TNI, BUMN, hingga jaringan pemerintah daerah ikut terlibat dalam mengawal penyediaan beras murah ini.

Baca Juga: Harapan Pupus, Inggar Hembuskan Napas Terakhir Setelah Dianiaya, Polisi Kejar Terduga Pelaku

Tercatat ada 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, dan 415 titik tambahan lainnya yang digelar serentak di berbagai daerah.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa gerakan pangan murah ini sangat vital dalam meredam gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Ini strategi nyata agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga stabil, sekaligus langkah pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam menggelar GPM.

Menurutnya, gerakan ini sudah terbukti efektif dalam meredam laju kenaikan harga beras di berbagai wilayah.

“Empat minggu lalu ada 233 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Per awal pekan ini jumlahnya turun menjadi 200 daerah. Itu artinya intervensi pemerintah lewat stok Bulog terbukti tepat sasaran,” jelas Tito.

Penyaluran beras murah ini merupakan bagian dari target besar pemerintah, yakni mendistribusikan total 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang Juli hingga Desember 2025.

Dengan jumlah tersebut, pemerintah berharap stok beras nasional tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak harga di pasaran.

Baca Juga: Puan Maharani Sambangi Kediaman Keluarga Affan Kurniawan, Sampaikan Belasungkawa Secara Langsung

Gerakan pangan murah ini pun menjadi bentuk nyata sinergi antarinstansi pemerintah dengan dukungan penuh dari aparat keamanan hingga perusahaan negara.

Selain meredam harga, program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas pangan yang menjadi kebutuhan dasar setiap keluarga.

Dengan langkah terukur ini, masyarakat tidak hanya mendapat kepastian harga yang terjangkau, tetapi juga keyakinan bahwa pemerintah serius mengawal ketahanan pangan negeri.***