KPK Kebut Geledah Kasus Kuota Haji: Bukti Harus Diamankan Sebelum Hilang

Akurat Banten - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan langkah penggeledahan di berbagai lokasi terkait dugaan korupsi kuota haji bukan tanpa alasan.

Lembaga antirasuah itu khawatir barang bukti bisa lenyap jika tidak segera diamankan sejak awal penyidikan.

“Bukti-bukti ini harus segera diamankan, baik dalam bentuk catatan, dokumen elektronik, maupun barang lainnya. Itu sebabnya penggeledahan kami dahulukan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Pernyataan Asep menjawab pertanyaan publik mengenai alasan KPK belum juga memanggil saksi setelah kasus korupsi kuota haji tahun 2023–2024 resmi naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Menurutnya, proses hukum memang dimulai dengan mengamankan bukti terlebih dahulu.

“Setelah bukti terkumpul, barulah kami panggil pihak-pihak terkait untuk dikonfirmasi,” tambah Asep.

Meski begitu, ia memastikan pemanggilan saksi tidak akan lama lagi.

“Minggu depan sudah mulai ada pemanggilan, atau paling lambat akhir minggu ini,” tegasnya.

Baca Juga: Bukan Hanya Pajak, DPR dan Kemendagri Dorong Daerah Cari Sumber Baru untuk Dongkrak PAD

Kasus ini sendiri menjadi sorotan publik setelah KPK mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Pengumuman itu dilakukan usai pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Tak hanya memeriksa pejabat terkait, KPK juga menjalin komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara.

Hasil hitungan awal BPK yang diumumkan KPK pada 11 Agustus 2025 menunjukkan kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

Bersamaan dengan itu, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

Sejak pengumuman tersebut hingga akhir Agustus, KPK memang belum mengumumkan siapa saja saksi yang akan diperiksa.

Namun, Asep memastikan agenda pemanggilan sudah masuk jadwal penyidik.

Selain penyelidikan oleh KPK, persoalan kuota haji ini juga menjadi perhatian DPR RI.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, DPR menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024.

Poin utama yang dipersoalkan adalah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga: Akibat Kebijakan Bank Mandiri Sebabkan Ibu Hamil Melahirkan di Lokasi Pengambilan Bansos di Cibaliung, Pandeglang

Kementerian Agama saat itu membagi jatah tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian 50:50 itu dianggap menyalahi aturan, sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 jelas mengatur porsi kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen sisanya untuk haji reguler.

Pelanggaran aturan tersebut menjadi salah satu dasar menguatkan dugaan penyimpangan dalam distribusi kuota.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik luas, mengingat ibadah haji adalah ritual sakral umat Islam dan menyangkut hak ratusan ribu calon jamaah.

KPK menegaskan tidak ingin kecolongan.

“Prinsipnya, setiap bukti harus diamankan lebih dulu agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel,” kata Asep.

Kini publik menanti, siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi pertama, dan sejauh mana kasus ini akan menjerat pihak-pihak terkait di lingkaran Kementerian Agama.***