RAPBN 2026 Dinilai Jadi Titik Balik Penting untuk Program Strategis Pemerintah

Akurat Banten - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan menjadi tonggak kedua yang krusial bagi pemerintah dalam menjalankan program-program strategis.

Menurutnya, sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis, memiliki tantangan teknis yang cukup besar.

"Keberhasilan program ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang," ujar Said.

Dia juga menyoroti fakta bahwa sekitar 54 persen angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lebih rendah.

Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya memperbaiki kualitas tenaga kerja melalui program-program tersebut agar mampu menangkap peluang dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Meski begitu, Said menegaskan bahwa dana dari APBN saja tidak cukup untuk mendanai seluruh pembangunan yang diperlukan.

Oleh sebab itu, peran sektor swasta sangat vital untuk memperkuat laju ekonomi secara lebih luas dan ekspansif.

Baca Juga: PNS DLH Kota Bogor Meninggal Dunia Akibat Longsoran Sampah di TPPAS Galuga

“Pemerintah disarankan untuk memperbanyak skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada proyek-proyek yang memungkinkan,” tambahnya.

Pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan awal mengenai postur RAPBN 2026 secara indikatif sebagai acuan dalam penyusunan Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus ini.

Dari hasil pembahasan tersebut, Said memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 akan berada di kisaran Rp3.094 triliun hingga Rp3.114 triliun.

 Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.800 triliun sampai Rp3.820 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp706 triliun.

“Biasanya, pemerintah akan mengajukan angka di batas atas dari kisaran tersebut,” ujarnya.

Dibandingkan dengan APBN 2025 yang diperkirakan berisi pendapatan Rp2.865,5 triliun dan belanja Rp3.527,5 triliun dengan defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen PDB, RAPBN 2026 diprediksi membawa target yang lebih ambisius.

Namun, Said mengakui tantangan berat menanti pemerintah untuk memenuhi target tersebut.

Baca Juga: Rayakan Milad ke-3, Yayasan Salam Bonjer Tebar Kebahagiaan untuk Ratusan Anak Yatim

Situasi global yang penuh ketidakpastian, seperti kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan konflik geopolitik yang berkepanjangan, turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha di Indonesia.

Di dalam negeri, pemulihan daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya optimal, terlihat dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Said juga menyoroti kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp80 triliun akibat perubahan dalam Undang-Undang BUMN yang menghapus setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat Danantara.

Meski begitu, postur RAPBN 2026 dianggap sebagai modal penting untuk melanjutkan program pemulihan daya beli serta menjaga momentum ekspor yang tetap ekspansif.

"Pelaku usaha bersama pemerintah harus mulai mengembangkan pasar baru dan tidak hanya mengandalkan tujuan ekspor tradisional," kata Said.***