Tekan Angka Kemiskinan, Pemkot Cilegon Genjot Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kewirausahaan

AKURAT BANTEN - Kota Cilegon terus menunjukkan progres positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Cilegon menurun dari 3,98% pada tahun 2023 menjadi 3,75% pada 2024. 

Cilegon berada di urutan kedua dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Banten, setelah Tangerang Selatan yang mencatatkan 2,30% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tercatat 5,84% pada 2024.

Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia pada 2023 berada di angka 9,57%, yang berarti Cilegon memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menjadikan Cilegon sebagai salah satu kota dengan kinerja terbaik dalam penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan ini tak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pilar utama dalam upaya mengurangi kemiskinan. 

Baca Juga: Seluruh Pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Dinonaktifkan, Puluhan WNA China Jadi Korban Indikasi Pungli

Salah satu program unggulan adalah dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman modal usaha dengan bunga 0% serta bantuan perizinan dan legalitas usaha.

Selain itu, Pemkot Cilegon juga memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa biaya, untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM.

"Kami ingin memastikan setiap warga Cilegon memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan usaha mandiri. Dengan mendorong UMKM dan pelatihan kerja yang inovatif, kami yakin dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera," kata Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian.

Namun, meskipun tren penurunan kemiskinan sangat positif, masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum sepenuhnya merasakan dampak perkembangan industri. 

Baca Juga: Dua ASN Tangerang Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Retribusi Pelelangan Ikan

Untuk itu, Pemerintah Kota Cilegon terus berinovasi dengan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, di antaranya dengan memperluas program pendidikan dan kesehatan serta menyediakan pelatihan kerja.

Pemerintah Kota Cilegon juga berkomitmen untuk mengurangi angka pengangguran dengan membuka akses pekerjaan, baik di industri dalam negeri maupun luar negeri. 

Salah satu program yang diusung adalah pemagangan yang melibatkan siswa dan masyarakat untuk mendapatkan keterampilan yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. 

Program ini telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja di industri setempat. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Baca Juga: PPDB Tak Digunakan Lagi Mulai 2025! Kenali SPMB 2025: Sistem Penerimaan Murid Baru yang Lebih Adil

Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta telah membantu menciptakan lapangan kerja baru dan program pelatihan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Hal ini diakui oleh Bank Dunia yang memberikan apresiasi terhadap upaya Indonesia, khususnya Kota Cilegon, dalam menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah Kota Cilegon bertekad untuk terus memperkuat program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. 

"Kolaborasi yang terus terjaga antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah menunjukkan hasil yang positif," ungkap Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian.

Baca Juga: Sempat Viral Ejek Honorer Pakai BPJS, Karyawan PT Timah Berujung Minta Maaf dan Akui Kesalahan

"Kami optimis, dengan langkah strategis yang matang, Cilegon dapat menjadi kota yang lebih sejahtera dan inklusif bagi seluruh warganya," imbuhnya.

Menurut Dr. Adiwarman, pengajar di Universitas Indonesia, tata kelola yang baik melibatkan kerjasama erat antara berbagai pihak. 

"Keterjaminan ekonomi, fisik, dan psikologis adalah isu penting yang harus diprioritaskan, dan pemerintah harus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ini," tandasnya.