UGM Lepas Tangan soal Ijazah Jokowi? Rektor Beri Pesan Tegas 'Jangan Lagi Tanya Kampus'

Aullia Rachma Puteri | 11 Agustus 2026, 04:03 WIB

UGM TIDAK MAU DIIKUTKAN LAGI DENGAN IJAZAH JOKOWI

AKURAT BANTEN – Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menanggapi polemik mengenai ijazah Joko Widodo yang belum sepenuhnya mereda.

Kali ini, pihak kampus menegaskan bahwa ada batas tertentu yang dapat dilakukan institusi pendidikan dalam menjawab persoalan tersebut.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menjelaskan bahwa kampus memiliki data dan catatan akademik yang dapat digunakan untuk menerangkan perjalanan pendidikan seseorang.

Namun, persoalan mengenai keaslian sebuah dokumen secara fisik merupakan perkara yang berbeda.

UGM dapat memastikan status seseorang sebagai mahasiswa, proses perkuliahan yang dijalani, hingga kelulusan.

Dalam konteks Jokowi, pihak kampus memiliki catatan mengenai masa pendidikannya di Fakultas Kehutanan.

Jokowi diketahui menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dan menyelesaikan studinya pada 1985.

Rekam akademik tersebut menjadi dasar bagi kampus ketika memberikan keterangan mengenai status Jokowi sebagai alumnus.

Namun, ketika pertanyaan yang muncul berkaitan dengan apakah sebuah dokumen fisik merupakan dokumen asli atau palsu, UGM menilai pemeriksaannya tidak dapat begitu saja diserahkan kepada pihak kampus.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi UGM di tengah polemik yang telah berkembang cukup panjang.

Kampus tidak ingin terus menjadi pusat pertanyaan setiap kali muncul tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Menurut pihak UGM, apabila terdapat pihak yang mempertanyakan keaslian dokumen tersebut, semestinya disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, tudingan tidak hanya berhenti sebagai pernyataan di ruang publik.

Persoalan ini semakin kompleks karena polemik ijazah Jokowi telah masuk ke ranah hukum.

Sejumlah pihak telah menempuh berbagai langkah hukum terkait isu tersebut sehingga pembuktian nantinya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Di sisi lain, UGM tetap mempertahankan keterangannya mengenai status Jokowi sebagai alumnus.

Fakultas Kehutanan UGM juga sebelumnya telah memberikan informasi mengenai perjalanan akademik Jokowi selama menjadi mahasiswa.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kampus membedakan antara data akademik dengan pemeriksaan fisik terhadap suatu dokumen.

Data mengenai mahasiswa dan kelulusan merupakan bagian dari arsip institusi, sedangkan sengketa mengenai keaslian dokumen dapat diperiksa melalui mekanisme pembuktian yang sesuai.

Persoalan serupa juga mendapat perhatian dari sejumlah tokoh hukum.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menilai bahwa persoalan yang telah masuk ke ranah hukum sebaiknya diselesaikan melalui proses peradilan.

Dalam mekanisme tersebut, dokumen, saksi, maupun bukti lain dapat diperiksa untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta.

Putusan pengadilan kemudian menjadi rujukan resmi apabila perkara telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum.

Dengan sikap terbaru UGM, kampus tampaknya ingin memperjelas batas keterlibatannya dalam polemik tersebut.

UGM tetap terbuka menjelaskan rekam pendidikan Jokowi, tetapi tidak ingin setiap tudingan mengenai fisik ijazah otomatis diarahkan kepada institusi.

Publik kini masih menantikan perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut.

Selama belum ada keputusan resmi dari lembaga yang berwenang, berbagai tudingan mengenai keaslian dokumen sebaiknya tetap ditempatkan sebagai bagian dari proses yang masih harus dibuktikan.

***