Heboh Gugatan Ijazah Jokowi di PN Solo, Pengamat Sebut Ada Kejanggalan Hukum

Aullia Rachma Puteri | 7 Mei 2026, 08:52 WIB

Kejanggalan hukum IJAZAH jokowi

AKURAT BANTEN - Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan setelah gugatan terkait dokumen tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Solo.

Namun, langkah hukum itu menuai kritik dari sejumlah pengamat yang menilai jalur gugatan yang digunakan tidak sesuai dengan substansi perkara.

Tim Hukum Merah Putih (THMP) menilai gugatan tersebut memiliki kejanggalan karena membawa persoalan keaslian ijazah ke dalam ranah hukum perdata.

Menurut mereka, isu terkait validitas dokumen resmi tidak tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa perdata yang umumnya mengatur hubungan hak dan kewajiban antar pihak.

Pengamat hukum menyebut, apabila terdapat dugaan pemalsuan atau pelanggaran terkait dokumen negara, maka perkara tersebut lebih relevan ditangani melalui jalur pidana atau administrasi.

Karena itu, penggunaan gugatan perdata dinilai sebagai langkah yang kurang tepat dan berpotensi menimbulkan tafsir hukum yang membingungkan.

Perdebatan mengenai jalur hukum ini langsung memicu perhatian publik.

Sebagian masyarakat mendukung proses pengadilan sebagai upaya mencari kepastian hukum, sementara pihak lainnya menilai gugatan tersebut hanya memperpanjang polemik yang selama ini terus bergulir.

Isu ijazah Presiden memang bukan persoalan baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, topik tersebut berulang kali mencuat dan menjadi bahan diskusi di media sosial maupun ruang publik.

Meski sejumlah klarifikasi pernah disampaikan oleh pihak terkait, kontroversi tersebut belum sepenuhnya mereda.

Dalam perkara yang kini bergulir di PN Solo, penggugat disebut meminta pengadilan untuk menguji keabsahan ijazah Presiden.

Namun, para pengamat menilai pengadilan perdata bukan forum yang ideal untuk menentukan validitas dokumen pendidikan resmi.

Menurut ahli hukum, sengketa perdata biasanya berkaitan dengan kerugian atau perselisihan hak antar individu.

Sementara persoalan mengenai keaslian dokumen memiliki karakter hukum yang berbeda dan membutuhkan pendekatan lain yang lebih sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Situasi ini membuat kasus tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkembang menjadi isu politik yang sensitif.

Nama besar Presiden membuat setiap perkembangan terkait polemik ijazah selalu menarik perhatian luas dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Beberapa pengamat juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas proses hukum agar tidak memicu kegaduhan berkepanjangan.

Mereka berharap lembaga peradilan dapat menilai perkara berdasarkan dasar hukum yang jelas dan tidak terpengaruh tekanan opini publik.

Di sisi lain, transparansi dalam proses persidangan dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penjelasan yang terbuka mengenai alasan hukum dan mekanisme penanganan perkara diharapkan mampu meredam berbagai spekulasi yang berkembang.

Hingga saat ini, publik masih menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari Pengadilan Negeri Solo terkait gugatan tersebut.

Apakah perkara akan terus berlanjut atau justru dinilai tidak memenuhi unsur gugatan perdata, menjadi pertanyaan yang terus diperbincangkan.

Kasus ini kembali menunjukkan bahwa polemik ijazah Presiden masih menjadi isu sensitif yang mudah memancing perhatian publik.

Karena itu, penyelesaian yang tepat, objektif, dan sesuai koridor hukum menjadi hal penting agar persoalan tidak semakin melebar ke ranah politik maupun sosial.

***