21 Siswa SMP di Bandung Barat Keracunan Menu MBG! Program Makan Gratis Disetop Sementara, Ini Kronologinya

AKURAT BANTEN - Di sebuah sekolah menengah pertama di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebanyak 21 siswa terduga mengalami keracunan setelah menyantap menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) pada Selasa, 11 November 2025.

Kejadian ini menjadi sorotan karena selain jumlah korban yang cukup banyak, juga karena berkaitan dengan program makanan gratis untuk siswa yang seharusnya mendukung kesehatan dan gizi pelajar bukan menimbulkan risiko kesehatan.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah SMP Bina Karya tempat kejadian latihan pertama muncul sekitar 13 siswa yang menunjukkan gejala seperti mual, muntah, pusing serta nyeri ulu hati.

Satu-persatu korban kemudian bertambah hingga 21 orang.

Baca Juga: Polres Purbalingga Libatkan Ahli Gizi dan Dokkes Demi Menu MBG Aman Apa Saja Rahasianya?

Media menyebut bahwa setelah kejadian, 20 siswa telah diizinkan pulang setelah dirawat dan stabil, sedangkan satu siswa masih dirawat di rumah sakit karena memiliki riwayat penyakit lambung.

Sekolah dan puskesmas setempat langsung mengambil langkah tanggap darurat: kegiatan belajar mengajar tetap berjalan namun program MBG dihentikan sementara sampai ada keputusan lanjutan.

Pengambilan sampel makanan telah dilakukan oleh pihak kesehatan dari menu yang dikonsumsi termasuk nasi putih, perkedel, ayam mentega/kecap, tahu goreng dan semangka.

Hasil laboratorium diperkirakan keluar dalam waktu sekitar satu minggu.

Baca Juga: Terungkap Banyak Dapur MBG di Cilegon Belum Bersertifikat, Warga Mulai Cemas

Menurut Kepala Puskesmas Ngamprah, uji lab diperlukan untuk menentukan penyebab keracunan.

Sementara itu, dalam laporan media, dapur penyaji MBG yang terlibat belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) meskipun telah mengantongi sertifikat penjamah makanan.

Selain itu, pelaksana program mengakui bahwa distribusi menu ke sekolah sedikit terlambat karena jalan yang direnovasi, namun mereka menyebut bahwa waktu pengiriman masih dalam standar maksimal yang ditetapkan.

Walaupun kejadian berlangsung di Kabupaten Bandung Barat, dampaknya juga relevan untuk wilayah seperti Banten terutama bagi sekolah dan dinas pendidikan yang menjalankan program serupa.

Baca Juga: 700 Siswa Tumbang Usai MBG, Gempar Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta Jadi Sorotan Dunia

Beberapa pelajaran penting dapat diambil:

1. Kewaspadaan program makanan gratis

 Program MBG dimaksudkan untuk mendukung gizi siswa, namun jika tidak dikelola dengan standar higienis yang ketat bisa menimbulkan masalah kesehatan.

2. Pengawasan distribusi dan dapur

Baca Juga: Tanggapi Keracunan MBG Prabowo Usul Anak-anak Sebelum Makan Lakukan Hal Penting Ini

 Institusi terkait di Banten perlu memastikan bahwa dapur penyaji dan jalur distribusi makanan memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan.

3. Respons cepat sekolah

Sekolah harus memiliki prosedur tanggap darurat jika siswa menunjukkan gejala keracunan termasuk akses ke kesehatan dan komunikasi ke orangtua.

4. Transparansi dan akuntabilitas

Baca Juga: Menkes Bakal Buka Data Keracunan MBG Ke Publik, Tegaskan akan Dipantau Tiap Hari

 Warga Banten bisa menuntut agar pihak penyelenggara program baik pemerintah daerah maupun pelaksana terbuka tentang pengelolaan, sertifikasi, dan pengawasan program makanan gratis.

Kasus keracunan di SMP Bina Karya, Ngamprah menghadirkan alarm bagi pelaksanaan program makanan gratis di sekolah.

Bagi masyarakat Banten, kejadian ini menjadi pengingat bahwa program apa pun yang berhubungan dengan makanan publik dan anak-anak harus disertai pengawasan ketat, standar higienis, dan respons yang cepat bila terjadi gangguan.

Sebagai langkah lanjutan, pihak dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sekolah di Banten dapat melakukan audit internal dan memastikan seluruh program dukungan gizi berjalan aman dan efektif agar tidak hanya memenuhi target angka, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi kesehatan generasi muda.

Baca Juga: UPDATE MBG : KASUS KERACUNAN BIKIN PEMERINTAH BERSATU, MENKES SIAPKAN 'SISTEM MONITORING ALA COVID-19'

***