PHK Massal 3000 Karyawan Pabrik Sepatu di Tangerang Terkena Dampak, Apa Implikasinya untuk Banten?

AKURAT BANTEN - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali mengguncang sektor manufaktur di Provinsi Banten, khususnya di kawasan Kabupaten Tangerang.

Sebuah pabrik sepatu olahraga yang memasok merek besar melakukan PHK massal terhadap sekitar 3000 pekerjanya, menurut laporan yang dikonfirmasi oleh serikat pekerja.

Perusahaan yang terdampak adalah PT Victory Chingluh Indonesia berlokasi di kawasan industri Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang menyebut penurunan pesanan sebagai alasan utama pengurangan karyawan.

Sekretaris Jenderal KASBI menyatakan bahwa perusahaan awalnya mempekerjakan hingga sekitar 15.000 karyawan, namun karena order tidak mencukupi sistem produksi maka terjadi PHK terhadap sekitar 3000 orang.

Baca Juga: Ancaman PHK Massal Ojol: Drama Besar di Balik Perpres Kesejahteraan Pengemudi

Dampak PHK ini cukup signifikan bagi masyarakat di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Pertama, banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama secara mendadak.

Kedua, karena kawasan industri di Tangerang juga menyerap tenaga kerja dari daerah tetangga termasuk Banten bagian barat/selatan, maka korban PHK ini bisa saja berasal dari lintas kabupaten dan ikut memperburuk kondisi pengangguran di wilayah tersebut.

Ketiga, sektor industri alas kaki yang selama ini menjadi penopang ekspor Indonesia menghadapi tekanan yang berarti potensi domino efek untuk sektor terkait di Banten juga makin terbuka.

Baca Juga: Isu PHK Pegawai Shell Indonesia Dibantah, Perusahaan Tegaskan Hanya Rotasi Karyawan

Selain faktor penurunan pesanan, serikat pekerja juga menyoroti hibah kurangnya transparansi dari perusahaan dalam pengambilan keputusan PHK.

Menurut KASBI, perusahaan tidak membuka data kerugian secara terbuka dan cenderung memilih pemangkasan tenaga kerja sebagai langkah efisiensi tanpa terlebih dahulu mengupayakan alternatif seperti pengurangan lembur, redistribusi pekerja, atau pelatihan ulang.

Bagi pemerintah daerah Banten, situasi ini menuntut respons cepat dan terstruktur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang maupun Provinsi Banten perlu menyiapkan skema dukungan, seperti pelatihan kerja, relokasi pekerja ke sektor yang masih tumbuh, maupun stimulus usaha mikro yang bisa menampung tenaga kerja terdampak.

Baca Juga: Gelombang Isu PHK di Gudang Garam, Presiden Buruh Peringatkan Ancaman Serius bagi Ribuan Pekerja

Penguatan sektor UMKM lokal menjadi penting untuk menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor industri yang tertekan.

Untuk para pekerja yang terdampak PHK, penting juga memeriksa hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Seperti pesangon, tunjangan, dan hak lainnya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Juga disarankan segera mencari peluang kerja baru baik di industri lain, seperti logistik, elektronik, ataupun sektor jasa yang relatif lebih stabil.

Baca Juga: Aturan Impor Baru Dinilai Rugikan Industri Lokal, KSPN Ingatkan Ancaman PHK Massal

Kopi dengan pelatihan ketrampilan juga bisa menjadi jembatan.

Lebih jauh, kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi industri di Banten bahwa ketergantungan pada ekspor dan brand luar negeri membawa risiko tinggi.

Diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, otomatisasi yang efisien, dan pemanfaatan pasar domestik bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang agar PHK besar-besaran tidak menjadi kenormalan.

Meskipun kabar PHK ini menimbulkan keprihatinan, namun adanya pelaporan dan sorotan publik juga menjadi kesempatan untuk membuka dialog antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah agar setiap proses industri berjalan dengan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan ekonomi lokal.

Baca Juga: STOP PRESS! Gelombang PHK Massal di Google, 200 Karyawan Jadi Korban Transformasi Digital

Bagi pembaca AKURAT BANTEN, kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan ekonomi global dan lokal bisa sangat cepat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Semoga pemerintah daerah dan semua pihak terkait dapat bergerak sigap untuk membantu tenaga kerja terdampak, dan masyarakat juga dapat melakukan antisipasi sejak dini dengan mengembangkan keterampilan serta menyiapkan rencana cadangan yang realistis.

***