Bahlil Lahadalia Terseret Kasus Ijazah Jokowi? Guru Besar UPN Beri Peringatan Seperti Ini...

AKURAT BANTEN - Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan publik.

Polemik yang sudah lama beredar ini kembali menguat setelah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Ova Emilia, menegaskan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM.

Baca Juga: Rektor UGM Ova Emilia 2 Kali Kena Sentil Usai Buktikan Ijazah Jokowi Asli, Kini Berhadapan dengan Mahfud MD

Dalam sebuah video yang diunggah melalui channel YouTube Universitas Gadjah Mada pada Jumat (22/8/2025), Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi merupakan sarjana muda dari UGM.

Pernyataan tersebut viral di media sosial, tetapi alih-alih meredakan, justru memperuncing perdebatan di masyarakat.

Salah satu tanggapan keras datang dari Dr Tifa, dokter sekaligus aktivis yang dikenal vokal di media sosial.

Melalui akun pribadinya di X (Twitter) @doktertifa, ia menilai pernyataan rektor UGM justru membuka ruang baru dalam polemik ijazah Jokowi.

Menurutnya, pernyataan itu perlu dikaji lebih jauh dengan membandingkan dokumen, bukti, dan narasi yang selama ini sudah beredar dari pihak Jokowi maupun kepolisian.

Pernyataan rektor UGM yang dianggap sepihak ini membuat publik semakin terbelah, sebagian mendukung klarifikasi tersebut, sementara sebagian lain menilai UGM belum menghadirkan bukti yang transparan.

Guru Besar Hukum dan Kenegaraan UPN Veteran Jakarta, Prof Dr Taufiqurrohman Syahuri SH, MH, menegaskan bahwa Dewan Etik atau Dewan Guru Besar UGM seharusnya segera turun tangan.

Ia menilai, mekanisme etik akademik adalah jalan terbaik untuk meredakan polemik ini.

Baca Juga: Nama Rektor UGM Ova Emilia Tercemar Usai Bela Ijazah Jokowi Asli, Ketahuan Pernah Lakukan Hal Keji Ini

Menurutnya, UGM bisa mencontoh langkah Universitas Indonesia (UI) dalam menangani kasus Bahlil Lahadalia.

Pada 2024–2025, UI sempat diguncang isu dugaan pelanggaran akademik dalam disertasi S3 Menteri ESDM tersebut.

Kasus itu akhirnya ditangani melalui sidang etik, yang menghasilkan sanksi pembinaan, kewajiban perbaikan, hingga penangguhan gelar doktor sementara.

“Kasus Bahlil di UI membuktikan mekanisme etik bisa berjalan dengan baik. Karena itu, penyelesaian kasus ijazah Presiden Jokowi pun semestinya ditempatkan dalam kerangka serupa,” ujar Syahuri, dikutip dari Hukum Online.

Baca Juga: Abraham Samad Jadi Tersangka Usai Bahas Ijazah Jokowi? Siap Lakukan Ini Jika Terjadi

Syahuri menilai, jika Dewan Etik UGM berani mengambil langkah serupa, publik akan melihat adanya proses internal yang bekerja menjaga integritas akademik.

Putusan etik juga akan memberikan legitimasi kuat, mengurangi spekulasi politik, serta memperjelas posisi hukum.

Menurutnya, keaslian ijazah bukan sekadar urusan pribadi Jokowi, melainkan menyangkut marwah institusi pendidikan tinggi.

“Jika keaslian atau prosedur diperolehnya gelar diragukan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi, melainkan juga kehormatan UGM,” tegasnya.

Isu keaslian ijazah Jokowi sudah terlalu lama berkembang tanpa penyelesaian tuntas. Sikap pasif perguruan tinggi hanya akan memperbesar ruang spekulasi dan mencoreng reputasi akademik.

Sebaliknya, keberanian untuk membuka sidang etik akan memperlihatkan bahwa kampus tidak menutup mata terhadap isu integritas ilmiah.

“Marwah akademik bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Gelar akademik adalah kehormatan yang lahir dari proses pendidikan yang jujur dan bertanggung jawab. Ia harus dijaga dengan mekanisme etik yang transparan dan akuntabel,” lanjut Syahuri.

Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi adalah isu sensitif yang rawan dipolitisasi.

Baca Juga: Partai Demokrat Panas! Benarkah Ikut Campur Kasus Keaslian Ijazah Jokowi? Ini Faktanya

Namun, jalan keluarnya sebenarnya jelas: UGM harus berani menempuh mekanisme etik akademik.

Dengan sidang etik, pertanyaan publik bisa dijawab secara objektif, transparan, dan ilmiah.

Jika mekanisme ini ditempuh, kepercayaan publik terhadap dunia akademik dapat dipulihkan.

Tetapi jika dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya nama Jokowi yang dipertaruhkan, melainkan juga reputasi UGM dan kredibilitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Baca Juga: Gonjang-ganjing Ijazah Jokowi Asli atau Tidak, Padahal UGM Sudah Keluarkan Pernyataan Penting Ini

***