DPRD Lebak Dorong Pemerintah Daerah Percepat Program Digitalisasi Desa

AKURAT BANTEN - Anggota DPRD Lebak dari Partai Gerindra Bambang SP, mendorong pemerintah daerah mendukung keinginan pemerintah desa mewujudkan program digitalisasi desa.

Dukungan pemerintah daerah itu penting dilakukan agar inovasi dan kreasi pemerintah desa itu bisa terangkat.

Menurut Bambang, pada era kemajuan teknologi sekarang sulit bagi pemerintah desa untuk berkembang dan maju manakala terkendala jaringan internet.

Baca Juga: 5 Arti Tahi Lalat Di Wajah, Apakah Bisa Menentukan Nasib Baik Atau Buruk?

"Iya saya berharap pemerintah daerah mensupport program digitalisasi desa. Dengan ketersediaan jaringan internet maka desa bisa mengeksplor kreasi dan potensi yang ada sehingga desa bisa maju dan berdaya saing," katanya, Selasa (23/1/2024).

Sebelumnya diberitakan, masih terdapat wilayah di Banten yang tidak terjangkau sinyal internet alias Blank spot, sehingga program digitalisasi desa jadi terhambat.

Disampaikan Sekretaris Apdesi Banten Rafik Rahmat Taufik. Ia mengatakan, banyaknya titik blank spot di Provinsi Banten membuat program digitalisasi desa berjalan lambat alias alot.

“Bagaimana desa mau mengembangkan digital, kalau internetnya itu tidak ada,” jelasnya. 

Blank spot ini menurut Rafik, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ia mengatakan, bahwa membuat menara BTS agar tidak terjadi blank spot membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Meski demikian, pihaknya berharap kendala itu dapat diselesaikan dengan adanya koordinasi yang akurat dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Pekerjaan Molor, Dinkes Lebak Pastikan Kontraktor Pembangunan RSUD Adjidarmo Kena Denda

“Kita ingin bagaimana caranya titik blank spot dapat teratasi, sehingga desa-desa yang punya kreasi tapi terkendala dengan akses internet bisa tersalurkan,” ungkapnya.

Senada disampaikan Ketua Apdesi Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin. Kreasi yang dimiliki desa di Lebak lambat terakses itu karena terkendala akses internet.

Persoalan tersebut kata Usep, menjadi PR yang harus diperhatikan pemerintah pusat dan daerah.

"Untuk menuntaskan itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program digitalisasi desa bisa segera terealisasi dengan baik," katanya.

Rafi menambahkan, Pemerintah Desa di Banten umumnya mengaku siap mewujudkan program digitalisasi desa, namun ia berharap kesiapan dari Pemerintah Desa bisa disupport oleh Pemerintah yang menyediakan sarana dan infrastruktur penunjang seperti akses internet.

“Kalau Pemerintah Desa ini berada di posisi siap untuk mengembangkan digitalisasi desa. Nah kami berharap pemerintah bisa memberikan support agar desa-desa di Banten bisa menjadi desa yang maju dan berdaya saing,” pungkasnya.