Bukan Angka Kecil! DPR Bongkar Selisih Rp10 Triliun dalam Anggaran MBG, BGN Diminta Bertindak

AKURAT BANTEN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan datang dari Komisi IX DPR RI yang mempertanyakan perhitungan anggaran program tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti adanya perbedaan sekitar Rp10 triliun dalam perhitungan anggaran MBG 2027.

Menurut Zainul, selisih tersebut perlu segera dijelaskan dan dihitung kembali oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar perencanaan anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan dan jumlah hari efektif pelaksanaan program.

Pernyataan itu disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ada selisih Rp10 triliun. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif.

Baca Juga: Geger! Spanduk ‘Adili Jokowi’ Terbentang di Depan PN Jaktim, Pendukung Roy Suryo dan Dokter Tifa Jadi Sorotan

Dari Mana Selisih Rp10 Triliun Itu?

Zainul menjelaskan, perhitungan yang disampaikannya menggunakan asumsi sekitar 205 hari efektif sekolah dalam satu tahun.

Jumlah tersebut telah memperhitungkan pengurangan akhir pekan, libur nasional, Ramadan, hingga libur semester.

Dengan indeks biaya sebesar Rp15.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat sekitar 72,4 juta orang, Zainul menghitung kebutuhan anggaran berada di kisaran Rp222 triliun.

Sementara itu, alokasi yang tercantum untuk Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN mencapai sekitar Rp232,5 triliun.

Dari perhitungan tersebut muncul selisih sekitar Rp10 triliun.

Zainul kemudian meminta BGN melakukan penghitungan ulang secara lebih presisi untuk memastikan komponen anggaran tersebut benar-benar sesuai kebutuhan.

Dengan kata lain, angka Rp10 triliun yang menjadi sorotan DPR merupakan hasil perhitungan yang disampaikan Zainul dalam rapat, bukan pernyataan bahwa BGN telah mengakui adanya dana menganggur sebesar Rp10 triliun.

Baca Juga: Makin Panas! Polemik Ijazah Jokowi Masuk Pengadilan, Ini yang Disampaikan Jaksa

DPR Soroti Dapur MBG di Wilayah 3T

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena DPR mengaitkannya dengan kebutuhan percepatan layanan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Zainul menyebut sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah 3T telah memasuki tahap seleksi.

Menurutnya, apabila penghitungan ulang nantinya memang menunjukkan terdapat anggaran yang dapat dioptimalkan, ruang anggaran tersebut dapat digunakan untuk mempercepat aktivasi dapur-dapur di daerah 3T.

Pasalnya, masyarakat di wilayah tersebut juga menunggu kepastian agar dapat menikmati program MBG.

Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu.

Desakan ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan agar manfaat program dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih merata.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai, Kini Masuk Ruang Sidang: Jokowi Ingin Nama Baiknya Dipulihkan

BGN Siapkan Anggaran MBG Rp232,5 Triliun

Di sisi lain, BGN memang telah menyiapkan rencana anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan program pada 2027.

Dalam dokumen yang disampaikan BGN, pagu anggaran lembaga tersebut untuk 2027 mencapai Rp240,20 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,50 triliun dialokasikan untuk MBG. BGN juga menargetkan program tersebut menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027.

Target tersebut terdiri dari sekitar 60,6 juta peserta didik serta sekitar 11,87 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Besarnya angka tersebut memperlihatkan skala program MBG yang semakin luas. Karena itu, perencanaan anggaran menjadi bagian penting agar pelaksanaan program tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga tepat dalam penggunaannya.

Baca Juga: Sekolah Negeri Tak Bisa Pilih-Pilih Penerima MBG, BGN Tegaskan Harus Sepakat: Terima Semua atau Tolak Semua

Bukan Sekadar Soal Angka

Sorotan DPR terhadap selisih Rp10 triliun pada akhirnya kembali kepada persoalan akurasi perencanaan.

Dengan jumlah penerima manfaat mencapai puluhan juta orang, perubahan kecil dalam asumsi jumlah hari layanan maupun biaya per porsi dapat menghasilkan perbedaan anggaran yang sangat besar.

Karena itu, DPR meminta BGN menghitung kembali kebutuhan berdasarkan hari efektif yang benar-benar digunakan untuk penyaluran MBG.

Langkah tersebut juga penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Baca Juga: Bikin Merinding! Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru di Gunung Anak Krakatau Resmi Dihentikan, 13 Objek Ditemukan tapi Bukan Arupadhatu I

Dapur 3T Ikut Menunggu Kepastian

Wilayah 3T menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan ini.

BGN sebelumnya menyatakan penguatan penyelenggaraan MBG 2027 juga mencakup standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kapasitas petugas, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

Artinya, memperluas layanan ke daerah yang sulit dijangkau bukan hanya persoalan menyediakan anggaran makanan.

Ada kebutuhan terkait dapur, distribusi, sumber daya manusia, rantai pasok, hingga pengawasan keamanan pangan.

Karena itu, jika nantinya hasil penghitungan ulang menunjukkan adanya ruang anggaran yang dapat dioptimalkan, penggunaannya tetap membutuhkan perencanaan teknis agar benar-benar dapat mempercepat layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.

Baca Juga: Gibran Makin Rajin Blusukan, Pengamat Bongkar Sinyal Politik Jelang Pilpres 2029: Prabowo Wajib Waspada?

BGN Diminta Segera Memberi Penjelasan

Sorotan Rp10 triliun ini membuat publik kini menunggu penjelasan lebih rinci dari BGN mengenai struktur perhitungan anggaran MBG 2027.

Apalagi, program tersebut memiliki target penerima manfaat yang sangat besar.

DPR pada dasarnya meminta agar angka-angka dalam perencanaan anggaran tidak sekadar tercantum di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Jika penghitungan ulang memang menemukan ruang anggaran, DPR mendorong agar anggaran tersebut dapat dioptimalkan, termasuk untuk mempercepat layanan di wilayah 3T.

Namun jika perbedaan Rp10 triliun tersebut memiliki komponen atau kebutuhan lain di luar hitungan sederhana berdasarkan hari efektif dan biaya per porsi, penjelasan BGN menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga: Gibran Makin Rajin Blusukan, Pengamat Bongkar Sinyal Politik Jelang Pilpres 2029: Prabowo Wajib Waspada?

Kini Bola Ada di BGN

Sorotan DPR ini menempatkan BGN pada posisi untuk memberikan penjelasan yang lebih terang mengenai perhitungan anggaran MBG 2027.

Apakah benar terdapat ruang anggaran sekitar Rp10 triliun berdasarkan perhitungan hari efektif? Ataukah selisih tersebut muncul karena terdapat komponen pembiayaan lain dalam pelaksanaan MBG?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat anggaran MBG mencapai ratusan triliun rupiah dan jumlah penerimanya mencapai lebih dari 72 juta orang.

Pada akhirnya, yang menjadi perhatian bukan sekadar angka Rp10 triliun, melainkan bagaimana setiap bagian dari anggaran MBG dapat dihitung secara transparan, dijelaskan secara terbuka, dan digunakan sesuai kebutuhan.

Terlebih, di saat dapur-dapur layanan di wilayah 3T masih menunggu kepastian, ketepatan perencanaan anggaran menjadi semakin penting agar program MBG benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.(**)