Bimtek PPP di Bali Gagal Digelar, Tarik Ulur Kekuasaan Internal Partai Kian Terbuka

AKURAT BANTEN - Rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional bagi anggota DPRD dari Fraksi PPP di Bali resmi dibatalkan. Keputusan ini datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan langsung memantik perbincangan soal dinamika kekuasaan di internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

Agenda yang sebelumnya digagas kubu Ketua Umum PPP, Mardiono, itu kandas setelah Kemendagri mencabut surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan.

Pembatalan ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan konflik kepentingan yang masih mengemuka di tubuh PPP.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri bernomor 200/1084/BPSDM tertanggal 5 Februari 2026. Surat ini secara resmi membatalkan rekomendasi sebelumnya terkait kegiatan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD dari Fraksi PPP.

Langkah Kemendagri itu merupakan tindak lanjut dari surat permohonan penundaan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPP PPP pada 2 Februari 2026.

Dengan dicabutnya surat rekomendasi awal bernomor 200.5/732/BPSDM, maka kegiatan yang direncanakan menghimpun kader legislatif PPP dari seluruh Indonesia itu otomatis batal.

“Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan ini mencabut surat penyelenggaraan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD,” bunyi kutipan utama dalam surat tersebut.

“Terkait kegiatan dimaksud agar penyelenggara menyelesaikan permasalahan ini secara internal,” lanjut isi surat itu.

Sejumlah pengamat politik menilai keputusan ini memperlihatkan kuatnya peran Sekretaris Jenderal dalam mengendalikan jalannya organisasi partai. Dalam konteks ini, posisi Sekjen dianggap memiliki pengaruh administratif yang signifikan, terutama dalam relasi formal partai dengan lembaga negara.

Pembatalan Bimtek di Bali juga dibaca sebagai sinyal bahwa soliditas internal PPP tengah berada dalam fase rapuh. Perbedaan pandangan antara elite partai tampak belum sepenuhnya terkelola, bahkan berpotensi memengaruhi agenda-agenda strategis menjelang Muktamar mendatang.

Sikap Kemendagri yang menegaskan agar persoalan tersebut diselesaikan secara internal memperlihatkan kehati-hatian pemerintah untuk tidak masuk terlalu jauh dalam konflik kepengurusan partai politik. Pemerintah memilih menjaga jarak dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal PPP.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah lanjutan yang akan diambil Mardiono dan jajaran pimpinan partai. Apakah konsolidasi akan segera dilakukan untuk meredam ketegangan, atau justru friksi antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal akan semakin menguat, menjadi pertanyaan yang belum terjawab.