Kerja Sama RI-Kazakhstan Kembali Aktif, Peluang Ekspor Sawit hingga Kopi Makin Terbuka

Viona Sebastian Nolani | 15 Mei 2026, 13:32 WIB

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan resmi menggelar Sidang Komisi Bersama (SKB). (kemlu.go.id)

AKURAT BANTEN - Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan resmi menggelar Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua di Astana pada Senin (11/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi tonggak penting karena menandai kembali aktifnya mekanisme kerja sama bilateral kedua negara setelah sempat terhenti sejak 2013.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan, Serik Zhumangarin.

Sebelum sidang berlangsung, delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga Hartarto dan Duta Besar RI untuk Kazakhstan Dr. M. Fadjroel Rachman melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kazakhstan Olzhas Bektenov.

Dalam pembicaraan itu, kedua pihak menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis antara dua negara besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Tengah, khususnya dalam menyambut implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Kazakhstan memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama menuju kawasan Eurasia dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Pada 2025, produk domestik bruto (PDB) Kazakhstan tercatat mencapai sekitar USD 333,7 miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen.

Negara tersebut juga memiliki daya beli masyarakat tertinggi di Asia Tengah dengan pendapatan per kapita sekitar USD15.000.

"Indonesia dan Kazakhstan dapat bekerja sama untuk memperluas pengaruh di kawasan," ujar Menko Airlangga.

Ia juga mendorong pembentukan Indonesia-EAEU Business Council agar pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dapat lebih optimal bagi pelaku usaha nasional.

Duta Besar Fadjroel Rachman menilai kerja sama Indonesia dan Kazakhstan tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga berorientasi pada langkah konkret.

Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada 2025 tercatat mencapai USD 244,7 juta, namun peluang peningkatannya dinilai masih sangat terbuka.

Dubes Fadjroel optimistis perdagangan dapat mencapai target baru sebesar USD 2 miliar melalui penguatan sektor logistik, penerbangan langsung, kebijakan bebas visa, dan kolaborasi di bidang energi.

Bahkan melalui skema FTA Indonesia-EAEU yang melibatkan Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan, nilai perdagangan diproyeksikan berpotensi menembus USD 10 miliar.

Indonesia dan Kazakhstan juga sepakat memperluas kerja sama di sejumlah sektor prioritas. Pada bidang energi dan mineral, kolaborasi akan difokuskan pada transisi energi, pengembangan panas bumi, hilirisasi industri, hingga pembangunan ekosistem kendaraan listrik.

Sementara itu, kerja sama ekonomi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan diperkuat sejalan dengan penetapan tahun 2026 sebagai "Tahun Digitalisasi dan Artificial Intelligence" di Kazakhstan.

Selain itu, sektor ketahanan pangan, agribisnis, dan konektivitas logistik turut menjadi agenda utama kedua negara.

Di sektor perdagangan, Indonesia mendorong perluasan akses pasar bagi berbagai produk unggulan nasional seperti minyak kelapa sawit, peralatan listrik, alas kaki, produk karet, hasil perikanan, kopi, hingga buah tropis.

Penguatan hubungan bilateral ini dinilai menjadi langkah strategis Indonesia dalam mendiversifikasi pasar ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus mendukung Kazakhstan sebagai pusat ekonomi dan digital baru di kawasan Asia Tengah.

Hasil pembahasan dalam forum SKB tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti secara konkret agar mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara.

***

#kazakhstan #indonesia #kerja sama #sidang #ekonomi #negara