Guterres Ingatkan Ancaman Krisis Keuangan, Operasional PBB Terancam Bangkrut

AKURAT BANTEN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melontarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan organisasi dunia tersebut. Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada 193 negara anggota, Guterres menyebut PBB berada di ambang krisis serius akibat tunggakan iuran yang belum dibayarkan.

Dalam surat itu, Guterres menegaskan bahwa dana operasional PBB berpotensi habis pada Juli 2026 apabila situasi tidak segera berubah. Ia menggambarkan kondisi ini sebagai krisis keuangan terdalam yang dihadapi PBB dalam beberapa tahun terakhir.

“Kapasitas PBB untuk menjalankan mandatnya semakin terancam akibat ketidakpastian arus dana,” tulis Guterres dalam surat tersebut.

Krisis ini dipicu oleh kombinasi sejumlah faktor, mulai dari keterlambatan pembayaran iuran oleh negara anggota hingga pemotongan kontribusi dari negara-negara penyumbang utama. Aturan keuangan internal yang dinilai kaku juga mempersempit ruang gerak organisasi dalam mengelola arus kas.

Amerika Serikat, sebagai kontributor terbesar PBB, disebut menjadi salah satu faktor penting dalam tekanan keuangan ini setelah melakukan penarikan dan pemangkasan dana. Meski demikian, Guterres menekankan bahwa persoalan ini bukan semata tanggung jawab satu negara.

Data internal PBB menunjukkan sekitar 77 persen iuran wajib untuk tahun anggaran 2025 telah dibayarkan. Namun, jumlah tunggakan yang tersisa justru mencetak rekor tertinggi, diperparah oleh mekanisme pengembalian dana yang secara teknis tercatat, tetapi belum pernah benar-benar diterima PBB.

Akibat kondisi tersebut, langkah penghematan ekstrem mulai diterapkan di berbagai kantor PBB. Pembatasan perjalanan dinas, penundaan perekrutan, hingga pengurangan kegiatan operasional menjadi pilihan sulit yang harus diambil demi menjaga kelangsungan organisasi.

Dampak krisis keuangan ini tidak hanya dirasakan di tingkat administratif. Sejumlah misi kemanusiaan ikut terdampak, mulai dari layanan kesehatan di wilayah konflik, distribusi bantuan pangan, hingga penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia.

“Setiap keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang yang bergantung pada bantuan PBB,” tegas Guterres.

Ia menekankan bahwa PBB kini berada di persimpangan jalan. Menurutnya, ada dua pilihan yang sama-sama berat, yakni komitmen penuh negara anggota untuk membayar iuran secara tepat waktu atau melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keuangan PBB.

Guterres berharap peringatan ini menjadi momentum bagi negara-negara anggota untuk mengambil langkah konkret. Tanpa dukungan finansial yang stabil dan berkelanjutan, PBB dikhawatirkan tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai pilar utama kerja sama internasional.***