Deforestasi di Sumatera Menurun, Pemerintah Ingatkan Ancaman Lahan Kritis Masih Mengintai

Akurat Banten - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan perkembangan terbaru soal kondisi hutan di tiga provinsi yang baru-baru ini diterjang banjir besar.

Ia menegaskan bahwa tingkat deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, ia menyebut penurunan deforestasi secara nasional mencapai lebih dari 23 persen.

“Deforestasi turun cukup signifikan,” kata Raja Juli Antoni.

Penurunan itu terlihat dari angka deforestasi yang berkurang dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare hingga September 2025.

Kondisi serupa terjadi di tiga provinsi terdampak banjir, yang menurutnya juga menunjukkan perbaikan meski belum sepenuhnya aman.

Di Aceh, deforestasi tercatat turun dari 11.228 hektare menjadi 10.100 hektare.

Baca Juga: Banjir Pasuruan Mencekam! Sungai Rejoso Mengamuk, Genangan 'Raja' di Jetis Capai 1,1 Meter

Penurunan ini setara 10,04 persen dalam rentang satu tahun lebih.

“Data ini menunjukkan arah yang positif, meski pekerjaan rumah masih besar,” ujarnya.

Sumatera Utara juga mencatat penurunan deforestasi hingga 13,98 persen dalam periode yang sama.

Luas hutan yang hilang menyusut dari 7.141 hektare menjadi 6.142 hektare.

Sementara di Sumatera Barat penurunannya mencapai 14 persen, dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun di balik tren yang tampak membaik, Menhut mengingatkan adanya persoalan serius terkait perubahan tutupan lahan.

Pada wilayah banjir yang berada dalam cakupan 31 Daerah Aliran Sungai di Aceh, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 21.476 hektare.

Ia merinci, sebanyak 12.159 hektare berada di dalam kawasan hutan, sementara 9.317 hektare sisanya terjadi di luar kawasan.

Tak hanya itu, Aceh juga memiliki 217.301 hektare lahan yang masuk kategori kritis, atau 7,1 persen dari total DAS yang terdampak banjir.

Di Sumatera Utara, situasinya tak kalah mengkhawatirkan.

Dalam rentang 2019-2024, perubahan tutupan lahan mencapai 9.424 hektare.

Sebagian besar, atau 5.997 hektare, terjadi di luar kawasan hutan.

Sementara itu, 3.427 hektare lainnya berada di area hutan yang seharusnya menjadi benteng ekologis.

Untuk wilayah DAS yang terdampak banjir, total lahan kritis di Sumut mencapai 207.482 hektare, atau 14,7 persen dari keseluruhan area DAS.

Baca Juga: BPN Kanwil Banten Serahkan Sertifikat PTSL Pada Masyarakat Secara Door to Door, Program PTSL Berhasil Lampaui Target

Di Sumatera Barat, luas wilayah banjir mencakup 13 DAS dengan total area sekitar 39.816 hektare.

Dalam lima tahun terakhir, perubahan tutupan lahan mencapai 1.821 hektare, mayoritas berada di dalam kawasan hutan.

Ia menyebut sekitar 1.444 hektare di antaranya terjadi di kawasan hutan, sementara 377 hektare di luar kawasan.

Pada wilayah DAS terdampak di Sumbara, lahan kritis teridentifikasi seluas 39.816 hektare, atau sekitar 7 persen dari total luasan DAS.

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa berbagai temuan ini menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan.

“Kita sudah melihat penurunan deforestasi, tapi ancaman degradasi lahan tidak boleh diabaikan,” katanya.

Ia memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan dan mempercepat pemulihan kawasan hutan di wilayah rawan bencana.

Upaya pemulihan DAS, penegakan hukum atas perusakan hutan, dan percepatan rehabilitasi lahan akan menjadi fokus pemerintah dalam beberapa bulan ke depan.

Menurutnya, keberhasilan menurunkan deforestasi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola lingkungan agar bencana tidak terus berulang.***