Gus Ipul Buka-bukaan soal PBI JKN, Jutaan Warga Miskin Belum Dapat Manfaat

AKURAT BANTEN - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui masih adanya persoalan serius dalam penyaluran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN). Pemerintah menemukan fakta bahwa jutaan warga miskin belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu justru masih menikmati fasilitas tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, ketidaktepatan sasaran ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah di sektor perlindungan sosial.

Baca Juga: BRICS Susun Arah Baru Keuangan Dunia, Perlahan Lepas dari Bayang-Bayang Dolar AS

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Gus Ipul mengungkapkan terdapat sekitar 54 juta penduduk miskin dan rentan miskin yang seharusnya masuk sebagai penerima PBI JKN, namun hingga kini belum terakomodasi dalam program tersebut.

Di sisi lain, data pemerintah juga menunjukkan adanya sekitar 15 juta orang dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya akurasi pendataan dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Baca Juga: Geger! Mayat Tanpa Kepala dan Isi Perut Hilang Ditemukan di Pesisir Danau Tempe

“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, desil 6 sampai 10 dan non-desil justru masih sekitar 15 juta jiwa yang terlindungi,” kata Gus Ipul dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, ketimpangan tersebut menunjukkan masih kuatnya masalah kesalahan inklusi dan eksklusi.

Kelompok yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal, sementara mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria masih tercantum sebagai penerima manfaat.

Baca Juga: Cara Memilih Prodi SNBP agar Peluang Lolos Lebih Besar, Banyak Siswa Salah Strategi

Menurut Gus Ipul, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran terakhir pada tahun 2025. Pemerintah kini mulai menjadikan pendekatan pembagian desil ekonomi sebagai dasar utama untuk memperbaiki ketepatan sasaran PBI JKN ke depan.

Dalam upaya pembenahan, Kementerian Sosial menggandeng pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Baca Juga: Viral! Guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang Terima Gaji Pertama Rp15 Ribu, Kok Bisa?

Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa proses perbaikan data bukan perkara mudah. Mobilitas penduduk, perubahan kondisi ekonomi, serta keterbatasan pembaruan data di tingkat bawah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan data yang benar-benar akurat.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen terus memperbaiki sistem pendataan agar program PBI JKN benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak lagi menyisakan ketimpangan dalam akses layanan kesehatan.***