Lonjakan Drastis, 18.234 Anak di Pandeglang Banten Putus Sekolah

AKURAT BANTEN – Kabupaten Pandeglang menghadapi lonjakan signifikan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat 18.234 anak tidak melanjutkan pendidikan formal, naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 6.000 anak.

Fenomena ini didominasi faktor ekonomi, di mana banyak orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak. Kondisi tersebut membuat sebagian besar keluarga lebih memilih memasukkan anak-anak ke pesantren dibanding sekolah formal.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang, Nono Suparno, menegaskan bahwa kasus ATS menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Baca Juga: Prabowo Janji Gaji Pejabat Naik Usai Reshuffle, Langsung Ubah Rencana di Akhir 2025

“Banyak anak sebenarnya ingin sekolah, tapi orang tua tidak mampu memberi uang saku. Ada juga yang lebih memilih mondok tanpa melanjutkan pendidikan formal. Kultur ini sulit diubah,” jelas Nono, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, faktor penyebab ATS bukan hanya ekonomi. Masalah keluarga yang tidak harmonis, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan formal juga berperan besar.

Selain itu, sebagian anak di Pandeglang memilih belajar di pesantren tanpa mengambil jalur kesetaraan seperti paket B atau C. Untuk itu, Nono mengimbau agar masyarakat memilih pesantren yang juga menyediakan pendidikan formal.

Baca Juga: Bandara Soetta Terancam Gangguan, Pemprov Banten Turun Tangan!

“Kalau memilih pesantren, sebaiknya yang menyediakan pendidikan formal atau setara agar anak tetap mendapat ijazah,” tambahnya.

Data Disdikpora menyebutkan, ATS di Pandeglang paling banyak ditemukan di wilayah pedesaan, seperti Kecamatan Sumur, Sobang, Cibitung, dan Cibaliung.

Selain masalah sosial dan ekonomi, faktor administrasi juga ikut menyumbang tingginya angka ATS. Banyak anak yang sebenarnya masih aktif sekolah tetapi terdata sebagai tidak sekolah karena data kependudukannya tidak sinkron dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Baca Juga: Irjen Krishna Murti Selingkuh dengan Kompol Anggraini, Wajah POLRI Kembali Tercoreng

“Makanya kami melibatkan Disdukcapil dan lintas OPD dalam validasi data sekaligus penyaluran bantuan pendidikan seperti BOS, BOM, KIP, dan PKH,” pungkas Nono.