PHRI DKI Harap Kebijakan Royalti Musik di Ruang Komersial Diterapkan Secara Bijak

Akurat Banten - Kebijakan pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha yang memutar lagu di ruang komersial kembali menjadi sorotan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap perlindungan hak cipta, namun meminta agar regulasi ini diterapkan dengan penuh kebijaksanaan, khususnya mengingat kondisi industri perhotelan yang masih rentan pascapandemi.

Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menentang kewajiban membayar royalti kepada pencipta lagu maupun pemilik hak terkait.

Ia mengakui pentingnya apresiasi terhadap karya cipta, termasuk musik yang digunakan untuk meningkatkan suasana di tempat usaha seperti hotel dan restoran.

"Kami memahami bahwa musisi dan pencipta lagu perlu mendapatkan penghargaan yang layak. Tetapi di sisi lain, kondisi industri kami belum sepenuhnya pulih," ujar Sutrisno.

Sutrisno menyoroti bahwa setelah terpukul akibat pandemi, sektor perhotelan kini masih menghadapi tekanan berat dari sisi biaya operasional.

Kenaikan beban listrik, air, hingga kewajiban pajak terus membayangi para pelaku usaha, sementara tingkat hunian atau okupansi belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

"Okupansi masih fluktuatif dan bahkan cenderung menurun dalam beberapa bulan terakhir," tambahnya.

Baca Juga: Modus Penipuan Jual Beli Vespa Terungkap di Bekasi, Polisi Telah Terima Laporan Korban

Dalam situasi seperti ini, PHRI DKI berharap regulasi mengenai royalti musik tidak diterapkan secara kaku.

Menurut Sutrisno, hotel-hotel kecil dan menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak jika mekanisme pembayaran royalti tidak mempertimbangkan kapasitas usaha secara proporsional.

"Jangan sampai upaya baik untuk melindungi hak cipta justru berdampak negatif pada sektor usaha lain yang juga sedang berjuang untuk bertahan," kata Sutrisno.

PHRI DKI Jakarta juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berperan aktif sebagai penengah antara pelaku usaha dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Menurut Sutrisno, dibutuhkan sistem pembayaran royalti yang transparan dan adil agar tidak menambah beban usaha secara sepihak.

"Kami sangat berharap ada skema yang jelas dan transparan, dengan mekanisme penarikan dana royalti yang akuntabel. Sosialisasi yang masif juga dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan," tegasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto, Istana: Demi Persatuan Bangsa

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib membayar royalti bila memutar musik di ruang publik komersial.

Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk restoran dan hotel, tetapi juga kafe, pusat kebugaran, bahkan toko.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham, Agung Damarsasongko, menjelaskan bahwa meskipun pelaku usaha sudah berlangganan layanan streaming seperti Spotify atau YouTube Premium, lisensi tersebut bersifat personal.

"Begitu musik diputar di ruang komersial, itu masuk kategori penggunaan publik dan memerlukan izin khusus," katanya.

Pembayaran royalti, lanjut Agung, harus dilakukan melalui LMKN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Tujuannya untuk memastikan hak para pencipta dan pemilik lagu terlindungi secara hukum.

Kini, pelaku usaha berharap agar penerapan aturan ini dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi sektor industri yang berbeda-beda, agar tidak justru menjadi beban tambahan yang membebani pemulihan ekonomi.***