Membongkar Aroma Tak Sedap di Balik Karung, Seriuskah Ancaman Beras Oplosan di Ibukota?

Akurat Banten - Isu mengenai dugaan praktik pengoplosan beras kembali mengusik telinga publik.

Kali ini, aroma tak sedap itu menyeruak dari balik gudang milik salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta.

Meski masih dalam tahap penyelidikan, riak-riaknya sudah cukup untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap program pangan bersubsidi.

"Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan," tegas anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo.

Ucapan itu bukan sekadar pernyataan normatif. Ia mencerminkan keresahan yang mulai meluas.

Bukan hanya soal oplosan.

Baca Juga: Marketplace Siap Jadi Pemungut Pajak, Era Baru PPh 22 Resmi Dimulai

Lebih dari itu, ini menyangkut kredibilitas dan tata kelola distribusi pangan yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil.

Program pangan bersubsidi yang menyuplai beras dengan kualitas premium untuk masyarakat tertentu, justru bisa ternoda jika praktik curang ini benar terjadi.

Menurut Rio, sistem pengawasan digital harus diperkuat dari hulu ke hilir.

Bukan hanya untuk memantau stok dan harga, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dari permainan para spekulan yang bisa mengacak-acak kestabilan harga pangan.

“Transparansi itu kunci. Kalau sistem pelacakan stok beras bisa ditampilkan secara real-time ke publik, permainan harga akan lebih mudah ditekan,” jelasnya.

Sementara itu, kolaborasi lintas lembaga juga menjadi poin penting. Kerja sama antara BUMD, Bulog, dan aparat penegak hukum dianggap krusial untuk menjaga integritas rantai distribusi beras.

Sidak rutin ke pasar-pasar besar seperti Cipinang perlu digencarkan, apalagi menjelang musim paceklik atau hari besar nasional ketika permintaan meroket.

“Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal,” sambung Rio, menandakan bahwa bukan hanya produk, tapi juga struktur organisasinya harus direformasi.

Baca Juga: Nadiem Makarim Didampingi Hotman Paris di Kejagung Penuhi Panggilan Kedua untuk Pemeriksaan Kasus Pengadaan Chromebook

Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta ikut angkat bicara.

Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok menyampaikan bahwa pihaknya tetap mengandalkan pengujian laboratorium secara berkala untuk menjamin mutu beras dari merek SP dan SR yang digunakan dalam program pangan bersubsidi.

“Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” ujarnya singkat.

Pihaknya menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari Satgas Pangan, sambil memastikan pengujian periodik tetap berjalan.

Kini, yang menjadi sorotan bukan hanya soal kualitas beras yang dikonsumsi warga, tapi juga transparansi dan kejujuran dalam proses distribusinya.

Baca Juga: Mayat Pria dan Motor Ditemukan Mengambang di PIK Jakut, Polisi Masih Selidiki Penyebab Kematian

Jika praktik pengoplosan itu terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Sudah waktunya pihak-pihak terkait membuka semua data dan temuan secara terang-terangan. Karena dalam urusan perut rakyat, tidak boleh ada permainan di balik layar.***