Viral! Siswa SD di Medan Dihukum Belajar di Lantai Saat Pembelajaran Berlangsung, Kepala Sekolah Akhirnya Buka Suara

AKURAT BANTEN - Baru-baru ini, sebuah video viral memperlihatkan seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Medan dipaksa duduk di lantai kelas selama proses pembelajaran karena menunggak SPP.

Tindakan oknum guru tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap sudah keterlaluan.

Dilansir dari instagram @medsoszone, menanggapi kejadian ini Kepala Sekolah SD Yayasan Abdi Sukma, Juli Sari, akhirnya buka suara.

Baca Juga: Menko AHY Kunjungi Waduk Karian, Bagikan Program Sertifikat Gratis PTSL

Ia mengaku bahwa tindakan guru tersebut merupakan inisiatif pribadi dan tidak sesuai dengan kebijakan sekolah.

"Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor waktu pengambilan rapor dikarenakan dia belum lunas uang SPP. Tapi itu tidak jadi permasalahan sebenarnya," Kata Juli, Jumat (10/01/2025). 

Menurut Juli, wali kelas yang bersangkutan membuat peraturan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pihak sekolah.

Baca Juga: Kadis Perindag Halmahera Barat Bermental Preman, Aniaya Warga Yang Datang Demo Kelangkaan Minyak, Ini Kronologinya

Ia juga menegaskan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan siswa yang belum bayar SPP untuk duduk di lantai. 

"Rupanya wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya, bahwasanya kalau anak tidak mengambil rapor tidak dibolehkan mengikuti pelajaran. Buat peraturan itu tanpa kompromi dulu dengan pihak sekolah," terang Juli. 

Juli juga menjelaskan bahwasanya ia telah meminta maaf kepada orang tua siswa tersebut dan anak tersebut masih tetap sekolah hingga hari ini. 

Baca Juga: Miris! Belum Mampu Bayar SPP, Oknum Guru di Medan Beri Hukuman Siswa untuk Belajar di Lantai

" Kan kejadian itu orang tuanya siswa nangis-nangis, kami bawa ke kantor, kami tanya kronologinya, udah kami selesaikan pada hari itu juga. Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf kepada orangtua siswa," ujar Juli.

Kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama para pendidik, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Hukuman fisik atau mental tidak boleh menjadi solusi untuk masalah keuangan apabila menyebabkan siswa sekolah menjadi trauma.***