Wagub Gorontalo Tegaskan Standar Ketat Program Makan Bergizi Gratis dan Ingatkan SPPG Tak Main-Main

Akurat Banten - Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan bahwa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak boleh bekerja setengah hati dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar pelajar dan kelompok rentan.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Gorontalo, Idah meminta seluruh pengelola SPPG menjaga profesionalisme sekaligus bertanggung jawab penuh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa program strategis nasional ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda sehingga tidak ada ruang untuk kelalaian dalam proses penyajian maupun distribusi makanan.

“Ini peringatan buat semua SPPG, agar berkomitmen tinggi untuk bekerja profesional dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan penyajian makanan kepada penerima Program MBG,” kata Idah.

Idah juga mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki kewenangan tegas untuk mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan pelanggaran standar operasional prosedur di lapangan.

“BGN akan menghentikan operasional SPPG apabila tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP),” ujarnya.

Baca Juga: PT Dirgantara Indonesia Tancap Gas ke Pasar Global, Garap Drone Pertanian hingga Penumpang

Peringatan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis di salah satu wilayah pesisir Kabupaten Bone Bolango.

Sorotan itu bermula dari pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Bone Pantai, Nur Ikhlas Muhamad, yang disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo Femmy Udoki saat kegiatan reses.

Dalam pernyataannya, kepala sekolah menyinggung adanya keluhan siswa terkait menu makanan yang diterima di sekolah.

Menanggapi hal itu, Kepala SPPG Desa Tihu Kecamatan Bone Pantai, Alwin Karim, memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar di masyarakat.

Alwin menyatakan bahwa hasil pengecekan langsung di lapangan tidak menemukan menu makanan seperti yang dikeluhkan oleh pihak sekolah.

“Dugaan makanan yang diterima siswa hanya berisi tulang tidak ditemukan saat dilakukan pengecekan di lapangan,” kata Alwin.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan anggota DPRD Provinsi Gorontalo ke SPPG Desa Tihu pada saat itu lebih berfokus pada alur kerja mulai dari proses produksi hingga pengantaran makanan.

Menurut Alwin, dalam kunjungan tersebut tidak ada pembahasan khusus yang menyinggung menu makanan yang sedang didistribusikan kepada siswa.

Baca Juga: Hakim Terjaring OTT KPK di Depok, Gelombang Operasi Antikorupsi 2026 Terus Menguat

Ia menegaskan bahwa pihaknya menjalankan produksi makanan sesuai panduan dan standar yang telah ditetapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Alwin juga menyebut pihak SPPG terbuka terhadap evaluasi dan siap menerima masukan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan akan terus melakukan pengawasan berkala guna menjaga mutu program tetap sesuai tujuan awal.

Pengawasan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Satgas MBG, Badan Gizi Nasional, serta unsur pemerintah daerah dan legislatif.

Dengan pengawasan berlapis dan komitmen semua pihak, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi dampak positif bagi kesehatan dan konsentrasi belajar para siswa.***