Gibran Minta Daerah Bertindak Tegas Usai Longsor Bandung Barat Terungkap Dugaan Alih Fungsi Lahan

Akurat Banten - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti serius dugaan alih fungsi lahan yang dinilai berperan dalam terjadinya bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Saat meninjau langsung lokasi terdampak, Gibran meminta pemerintah daerah tidak menunda langkah hukum dan administratif terkait perubahan fungsi lahan yang diduga melanggar aturan.

Ia secara khusus menitipkan pesan kepada jajaran pimpinan daerah agar persoalan tersebut ditangani secara tegas dan transparan demi mencegah kejadian serupa terulang.

“Saya titip wakil gubernur dan bupati terkait alih fungsi lahan mohon segera ditindak,” ujar Gibran.

Dalam kunjungan itu, Wapres juga mengumpulkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta meminta seluruh pemangku kepentingan turun langsung mendampingi masyarakat.

Gibran menekankan kehadiran negara tidak boleh berhenti pada peninjauan simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam pendampingan yang berkelanjutan di lapangan.

“Saya mohon maaf, tim sudah terjun ke lapangan, kita doakan tim yang di lapangan dapat bekerja dengan baik,” kata Gibran.

Ia menyampaikan bahwa keselamatan dan pemulihan kondisi warga menjadi prioritas utama pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Baca Juga: Becak Listrik dari Presiden Prabowo Bikin Nafas Baru Penarik Becak Sidoarjo

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti ketersediaan pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan kesehatan diminta dilakukan secara maksimal tanpa hambatan birokrasi.

Gibran juga mengingatkan agar penanganan darurat dibarengi dengan langkah antisipasi jangka panjang guna menekan risiko bencana di wilayah rawan.

Terkait rencana relokasi, Wapres menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik kepada masyarakat sebelum keputusan diambil.

Ia meminta lokasi hunian sementara maupun permanen tidak terlalu jauh dari tempat tinggal asal serta tetap memungkinkan warga mengakses sumber mata pencaharian mereka.

“Untuk lansia dan ibu menyusui agar diberikan atensi khusus, yang sakit juga harus diperhatikan, dan bantuan dipastikan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Gibran, kelompok rentan harus menjadi fokus utama dalam setiap tahap penanganan, mulai dari evakuasi hingga pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa perubahan fungsi lahan menjadi salah satu faktor kuat penyebab longsor di kawasan tersebut.

Ia menyebut kondisi lingkungan sekitar Desa Pasirlangu menunjukkan aktivitas perkebunan yang sudah melampaui batas kewajaran.

“Sudah bisa dilihat sekeliling ini kebun, kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik, dan di atasnya kebunnya sudah naik ke puncak, kita sudah bisa melihat faktornya apa,” kata Dedi.

Dedi menilai praktik tersebut mengganggu daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: Getir Pesan Terakhir Lula Lahfah Sebelum Berpulang: 'Nu, Gue Takut Banget...'

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, tengah menyiapkan langkah relokasi bagi seluruh warga yang tinggal di zona berisiko tinggi.

Area bekas permukiman itu direncanakan akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai kawasan hutan guna memulihkan keseimbangan alam.

“Warga di sekitar ini segera direlokasi dan ini dihutankan karena potensi terjadi lagi sangat tinggi dan di sekitar sini sudah mencemaskan kalau menurut saya,” katanya.

Dengan penanganan terpadu antara pusat dan daerah, pemerintah berharap proses pemulihan berjalan cepat sekaligus menjadi momentum pembenahan tata kelola lingkungan di wilayah rawan bencana.***