Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Soal Gentingnya Kondisi PTDI

Akurat Banten - Pemerintah kembali disorot terkait lambatnya upaya memperkuat industri pertahanan nasional, setelah Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sedang menghadapi tekanan berat di lini produksi.

Novita menyebut berbagai hambatan yang dialami PTDI membuat perusahaan strategis itu kesulitan memenuhi target pasar.

Ia menuturkan bahwa masalah paling krusial muncul dari rantai pasokan bahan baku karena sebagian besar komponen vital masih harus didatangkan dari luar negeri.

Novita membeberkan bahwa proses impor justru menjadi tembok besar yang menghambat produksi karena berulang kali diperlambat bahkan ditolak.

“Kami mendapat laporan bahwa setiap kali PTDI membutuhkan material tertentu, tidak banyak yang tersedia di dalam negeri, dan ketika harus impor prosesnya berkali-kali dipersulit,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hambatan tersebut tidak hanya menggerus kinerja PTDI, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri pertahanan yang menjadi salah satu sektor strategis nasional.

Novita juga menekankan bahwa kondisi seperti ini mustahil dibiarkan karena keterlambatan produksi akan berdampak langsung pada postur ekonomi dan kemampuan negara memenuhi kebutuhan alat pertahanan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir memberi dukungan nyata, terutama dalam navigasi regulasi yang berkaitan dengan impor bahan baku serta alokasi anggaran untuk industri kedirgantaraan.

Baca Juga: Guru Les Menyamar Jadi Jemaat dan Gondol Harta Puluhan Juta di Gereja Tomang

Politisi muda dari Fraksi Partai NasDem itu menyebut alasan pihaknya mendatangi PTDI adalah untuk menyelami langsung kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan tertulis.

“Kami ingin memastikan seberapa jauh proses produksi berjalan dan hambatan apa saja yang masih mengganjal,” kata Novita.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran Komisi VII DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat bersama manajemen PTDI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan.

Dalam forum itu, PTDI memaparkan sederet persoalan mendasar yang sudah lama membayangi perusahaan, mulai dari seretnya dukungan anggaran, aturan impor yang dianggap terlalu rumit, hingga beban pajak yang disampaikan jauh lebih tinggi dibanding perusahaan sejenis di luar negeri.

Perwakilan PTDI menjelaskan bahwa minimnya subsidi pemerintah membuat perusahaan harus menyiasati kebutuhan operasional dengan anggaran terbatas, yang pada akhirnya memengaruhi kecepatan produksi.

Selain itu, regulasi yang tumpang tindih antarinstansi membuat proses pengadaan material strategis kerap terhenti di tengah jalan.

PTDI juga menyoroti tingginya tekanan pajak yang dinilai tidak sebanding dengan peran perusahaan yang menjadi salah satu pilar industri pertahanan Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Dana Penanganan Bencana Sumatra Sudah Siap Digunakan

Novita berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai temuan tersebut karena keberlangsungan PTDI berhubungan langsung dengan kemandirian Indonesia dalam teknologi dirgantara.

Ia menegaskan bahwa industri pertahanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas, percepatan regulasi, serta penempatan anggaran yang proporsional.

Dengan kondisi global yang semakin kompetitif, katanya, negara harus bergerak cepat sebelum industri strategis nasional kehilangan arah dan daya tawar.

Kunjungan kerja Komisi VII itu diharapkan menjadi titik awal perubahan kebijakan agar PTDI bisa kembali bernafas lega dan mampu memproduksi alat pertahanan dengan kualitas terbaik.***