Dikejar Red Notice Interpol, Jejak Korupsi Riza Chalid dan Jurist Tan Kini di Meja Lyon

Akurat Banten - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri memastikan proses pengajuan Interpol Red Notice terhadap dua buronan kasus korupsi besar, Mohammad Riza Chalid dan Jurist Tan, masih berjalan di Markas Besar Interpol, Lyon, Prancis.

“Masih dalam proses asesmen pihak Interpol,” ujar Ses NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko.

Riza Chalid, yang dikenal sebagai pengusaha minyak dengan jejaring kuat, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018 hingga 2023.

Nama Riza mencuat setelah terungkap perannya sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak.

Ia diduga menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak.

Padahal, pada saat itu PT Pertamina tidak membutuhkan tambahan kapasitas penyimpanan bahan bakar.

Baca Juga: Menkes Bakal Buka Data Keracunan MBG Ke Publik, Tegaskan akan Dipantau Tiap Hari

Intervensi kebijakan itu menjadi salah satu bukti kuat dugaan perbuatan melawan hukum.

Tidak berhenti di situ, Riza juga dijerat dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 11 Juli 2025, mempertebal daftar pelanggaran hukum yang disangkakan kepadanya.

Sementara itu, Jurist Tan yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Mendikbudristek periode 2020–2024, juga menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi program digitalisasi pendidikan 2019–2022.

Ia bersama tiga orang lainnya diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengarah pada penggunaan produk tertentu, yakni Chrome OS, dalam pengadaan TIK tahun anggaran 2020.

Praktik ini dianggap melanggar prinsip persaingan sehat dan membuka peluang terjadinya penggelembungan anggaran.

Di tengah proses hukum tersebut, status kewarganegaraan keduanya sempat menjadi sorotan publik setelah paspor mereka dicabut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Menanggapi kabar bahwa Riza dan Jurist kini berstatus stateless, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko memberikan klarifikasi tegas.

“Revoke (pencabutan) paspor tidak berarti hilangnya kewarganegaraan seseorang, tapi lebih memberikan keterbatasan ruang gerak bepergian dan menjadikan status ilegal keberadaan yang bersangkutan di suatu negara karena otomatis dengan pencabutan paspor, mereka tidak memiliki dasar hukum berada di suatu negara,” tuturnya.

Baca Juga: 15 Desa Raih Penghargaan dari Kemendes atas Kinerja Penanganan Stunting

Langkah pencabutan paspor ini dianggap sebagai upaya mempersempit ruang gerak kedua buronan tersebut di luar negeri.

Namun, proses pelacakan global tetap membutuhkan kerja sama intensif dengan Interpol.

Dengan masuknya nama Riza Chalid dan Jurist Tan dalam proses Red Notice, sinyal kuat dikirimkan bahwa aparat hukum Indonesia serius memburu mereka.

Red Notice akan memungkinkan aparat penegak hukum di seluruh dunia membantu pelacakan, penangkapan, dan pemulangan kedua tersangka untuk menjalani proses hukum di tanah air.

Kini, bola berada di tangan Interpol Lyon untuk menilai dan mengesahkan permohonan tersebut.

Jika disetujui, pengejaran terhadap Riza dan Jurist akan memasuki babak internasional yang lebih intens, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membawa mereka kembali ke meja hijau.***