Ledakan Maut di Garut: Komnas HAM Turun Tangan Ikut Selidiki Dugaan Kelalaian, Soroti Kematian Warga Sipil

AKURAT BANTEN - Insiden ledakan yang terjadi saat pemusnahan amunisi di kawasan militer Pamengpeuk, Garut, masih menyisakan luka mendalam. Peristiwa pada Kamis, 15 Mei 2025 itu menewaskan 13 orang—empat di antaranya adalah anggota TNI, sementara sembilan lainnya merupakan warga sipil.
Kini, Komnas HAM turun tangan menyelidiki apakah ada pelanggaran hak asasi manusia atau kelalaian prosedur dalam peristiwa tragis tersebut.
Baca Juga: Usai Palak Investor China Sebesar Rp5 Triliun, Kepala KADIN dan CS Cilegon Jadi Tersangka
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian, menjelaskan bahwa lembaganya telah memulai langkah penyelidikan sejak hari kejadian. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak-pihak terkait dan apakah standar keamanan dalam pemusnahan amunisi sudah dijalankan sesuai prosedur.
Baca Juga: Bea Cukai Banten Dampingi Komisi XI DPR RI Tinjau PLB, Peran Strategi Jadi Fokus Utama
“Kami sedang melakukan pemantauan dan penyelidikan secara menyeluruh. Fokus kami bukan hanya pada proses teknisnya, tapi juga bagaimana dampaknya terhadap warga sipil yang menjadi korban,” ujar Uli, Sabtu, 17 Mei 2025.
Baca Juga: Jangan Anggap Remeh! Ini Alasan Mengejutkan Kenapa Kamu Harus Segera Usir Cicak dari Rumah
Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, baik dari masyarakat sekitar lokasi, keluarga korban, hingga aparat pemerintah setempat. Mereka ingin menggali informasi utuh, terutama mengenai mengapa warga sipil bisa berada begitu dekat dengan zona berbahaya saat proses pemusnahan berlangsung.
“Tim kami juga tengah berkoordinasi dengan pihak TNI, termasuk Kodam III/Siliwangi, dan aparat kepolisian seperti Polres Garut serta Polda Jawa Barat. Kami ingin memastikan investigasi berjalan objektif dan menyeluruh,” tambahnya.
Baca Juga: Viral! Pengantin Ini Pakai Kalung Ular di Resepsi, Tamu dan Fotografer Langsung Kaget!
Kematian warga sipil dalam insiden yang melibatkan aktivitas militer menjadi perhatian serius. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana sistem pengamanan dalam operasi pemusnahan amunisi ini dijalankan, serta apakah sudah ada langkah mitigasi risiko untuk melindungi masyarakat di sekitar lokasi.
Baca Juga: Tradisi Unik Idul Adha dari Berbagai Daerah di Indonesia yang Jarang Diketahui
Tragedi ini membuka ruang diskusi lebih luas soal transparansi dalam kegiatan militer yang berada dekat dengan pemukiman warga. Komnas HAM menegaskan bahwa hasil penyelidikan ini akan disampaikan ke publik dan menjadi dasar rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Sementara proses hukum dan investigasi berjalan, keluarga korban kini menuntut keadilan dan kejelasan. Mereka berharap ada pertanggungjawaban yang jelas jika memang ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam peristiwa memilukan tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Hakim Saldi Isra Cecar Bawaslu soal Syarat Pendidikan Gibran, 'Dipantau Enggak?'
- 2Sidang Gugatan Gibran di MK Buka Fakta Baru, Bawaslu Ternyata Tak Bisa Akses Data KPU
- 3Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK, Yusril Bicara Dampaknya, ‘Saya Tidak Bisa Membayangkan’
- 4Belum Mahir Menyetir, Sopir Pickup SPPG Cibaliung 2 Tabrak 3 Relawan Sampai Terkapar
- 5Mahfud MD Bongkar Sorotan ke Prabowo, 'Sekarang Saya Percaya Dia Tidak Berdaulat'
- 6Denny Indrayana Bongkar Suket Gibran, 'Diajukan dan Terbit di Hari yang Sama, Kok Bisa?'
- 7Jika Gibran Didiskualifikasi MK, 3 Nama Ini Muncul Jadi Wapres Pengganti, Ada AHY dan Anies
- 8Terungkap Dokumen Grade 12 Gibran di UTS Insearch Kembali Dipersoalkan, Disebut Bukan Ijazah SMA
- 9Gugatan Gibran di MK Disebut KPU Bisa Masuk Ranah Pemakzulan, Ini Alasannya
- 10Sidang Gibran di MK Bikin Terkejut, KPU Akui Tak Cek Langsung Dokumen Pendidikan






