Preman Ormas Minta THR hingga Segel Pabrik Sawit, Pengusaha Ketar-Ketir

Akurat Banten - Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) kembali meresahkan dunia usaha.
Sejumlah pengusaha kelapa sawit mengaku dipalak dengan modus permintaan Tunjangan Hari Raya (THR).
Bahkan, ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, sebuah pabrik sawit menjadi sasaran penyegelan oleh salah satu ormas besar di Indonesia.
Baca Juga: Kebiasaan Dermawan Meningkat Selama Ramadhan: Apa yang Membuatnya Terjadi?
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, mengecam tindakan tersebut dan meminta pemerintah segera turun tangan.
Sahat menegaskan bahwa tindakan semacam ini sangat mengganggu iklim investasi dan operasional industri.
Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap ormas yang melakukan pemerasan dan penyegelan ilegal terhadap pabrik-pabrik yang beroperasi secara sah.
Baca Juga: Lebaran Hampir Tiba! Ini Cara Cerdas Mengelola THR Agar Tidak Cepat Habis
"Baiknya ada pengumuman dari Kemendagri atau Pemda-pemda agar perusahaan industri dan perkebunan atau usaha jenis lainnya tidak melayani permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun yang meresahkan kenyamanan dan ketenangan berusaha di Indonesia," tegasnya.
Sahat mengungkapkan bahwa aksi semacam ini bukanlah yang pertama kali terjadi.
Ia menyebut bahwa kasus pemalakan dan penyegelan pabrik sawit sering terjadi di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra.
Menurutnya, modus yang digunakan ormas cukup bervariasi.
Jika permintaan THR tidak dikabulkan, mereka tak segan-segan melakukan aksi anarkis seperti penyegelan pabrik hingga penjarahan sawit langsung dari perkebunan.
"Masyarakat sekitar dan ormas-ormas mulai menjarah sawit-sawitnya. Kejadian ini marak di Kalteng, Kaltim, dan Riau," ungkap Sahat.
Maraknya aksi premanisme ini membuat para pelaku usaha ketakutan dan was-was dalam menjalankan bisnisnya.
Banyak dari mereka berharap pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, bisa bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang meresahkan dunia usaha.
Pengusaha menilai bahwa jika dibiarkan, kejadian seperti ini akan semakin meluas dan menghambat pertumbuhan industri di Indonesia.
Baca Juga: Pengakuan Ole Romeny, Pencetak Satu Gol Indonesia Lawan Australia: Penalti Gagal, Mental Kami Turun
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti kasus ini.
Namun, para pelaku usaha berharap ada tindakan konkret yang bisa memberikan rasa aman dalam menjalankan bisnis mereka.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini




Terpopuler
- 1Sidang Gugatan Gibran di MK Buka Fakta Baru, Bawaslu Ternyata Tak Bisa Akses Data KPU
- 2Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK, Yusril Bicara Dampaknya, ‘Saya Tidak Bisa Membayangkan’
- 3Belum Mahir Menyetir, Sopir Pickup SPPG Cibaliung 2 Tabrak 3 Relawan Sampai Terkapar
- 4Jika Gibran Didiskualifikasi MK, 3 Nama Ini Muncul Jadi Wapres Pengganti, Ada AHY dan Anies
- 5Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Pendidikan Gibran, Singgung Paket C, 'Masa Disuruh Lagi?'
- 6Gugatan Gibran di MK Disebut KPU Bisa Masuk Ranah Pemakzulan, Ini Alasannya
- 7Dedi Mulyadi Masuk Bursa Pilpres 2029, Tapi Ada Satu Hambatan Besar yang Disorot Pengamat
- 8Sidang Gibran di MK Bikin Terkejut, KPU Akui Tak Cek Langsung Dokumen Pendidikan
- 9Gatot Nurmantyo Yakin Gugatan Gibran Bakal Ditolak MK, Lalu Singgung Skenario Politik Berikutnya
- 10Prabowo Disebut Tak Lagi dengan Gibran di 2029, 3 Nama Ini Mulai Muncul sebagai Pengganti





